Suara.com - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Revisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tengah digodok di DPR RI adalah kemunduran demokrasi jika mengembalikan Pilkada ke tangan anggota DPRD.
"Ya mundur donk, masak dari tangan rakyat kok kembali ke dewan?, itu kan mundur. Seharusnya yang dikoreksi itu diperbaiki itu adalah pelaksanaan, sistemnya, teknisnya," kata Jokowi di Balaikota, Jakarta, Senin (8/9/2014).
Namun demikian, dia mengatakan tidak bisa melakukan apa-apa. Dia juga tidak menjawab dengan tegas ketika disinggung harapannya atas UU tersebut.
"Itu urusan dewan. Ya urusan di dewan, urusan saya urusan pemerintah. Itu urusannya di sana (dewan), saya nggak mau berharap-berharap," ujarnya.
Menurutnya, UU ini juga bukan sebagai alat perongrong untuk pemerintahannya bila disahkan nanti. Saat menjalankan pemerintahannya nanti, Jokowi juga tidak merasa terganggu jika Pilkada dikembalikan ke tangan DPRD.
"Biasa saja, (terganggu, ancaman) untuk siapa? Untuk kita? Nggak. Biasa aja," tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?
-
Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur: Saksi Kunci Kembali Mangkir
-
ASN DKI Dapat Transportasi Umum Gratis, Gubernur Pramono: Tak Semua Gajinya Besar
-
Digelar Perdana Besok, Adam Damiri Siap Hadiri Sidang PK di PN Jakpus
-
Jakarta Utara Siaga Banjir Rob! Supermoon Ancam Pesisir November Ini
-
Ironi! Pejabat Riau Sampai Ngutang Bank Demi Setor 'Jatah Preman' ke Gubernur
-
Koalisi Sipil Sebut Usulan Pahlawan Upaya Cuci Dosa Soeharto: Cuma Orang Gila Maafkan Diri Sendiri
-
Gubernur Riau Telah Terima Uang Pemerasan Rp4,05 Miliar, Ada yang Mengalir ke PKB?