Suara.com - Ketua Deputi bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bidang Legislasi Tim Transisi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK), Hasto Kristiyanto, telah menyerahkan nama-nama calon menteri kabinet Jokowi-JK kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasto juga menekankan bahwa pemerintahan Jokowi-JK nantinya akan mendukung penuh pemberantasan korupsi di tanah air.
"Saya dan Ibu Rini Soemarno datang kesini disuruh oleh Pak Jokowi untuk menyerahkan dokumen yang berisi nama-nama para calon menteri dalam kabinet nanti. Kabinet Jokowi nantinya sangat mengedepankan pemberantasan korupsi seperti keinginan Jokowi sendiri," kata Hasto di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2014).
Sebelumnya diberitakan, Hasto dan Rini, mewakili Tim Transisi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Jokowi-JK menyambangi gedung KPK di Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat(17/10/2014) sekitar pukul 13.30. Tanpa memberikan keterangan apa pun kepada awak media, mereka masuk ke dalam gedung lembaga anti rasuah tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya