Suara.com - DPP Partai Golkar versi Munas di Jakarta telah menetapkan Laurence Siburian sebagai Ketua Mahkamah Partai. Ketua DPP Golkar Leo Nababan mengatakan keputusan ini merupakan hasil rapat pleno semalam.
"Tadi malam rapat pleno, ditentukan ketua Mahkamah Partai adalah Laurence Siburian," kata Leo, Kamis (11/12/2014).
Leo menambahkan Laurence didaulat menjadi Ketua Mahkamah Partai karena dia dinilai memiliki sikap tegas dan dihormati kawan dan lawan politik.
Dengan demikian, saat ini Laurence memiliki dua jabatan di DPP Partai Golkar. Pertama, Ketua DPP Bidang Hukum dan kedua sebagai Ketua Mahkamah Partai.
"Ini ditetapkan lewat prosedural rapat pleno. Tidak dengan cara ditunjuk lewat rapat pleno seperti zaman Ical (Aburizal Bakrie)," kata Leo.
DPP Partai Golkar versi Munas di Jakarta yang telah memilih Agung Laksono sebagai ketua umum sekarang sedang menunggu pengesahan kepengurusan partai periode 2014-2019 dari Kementerian Hukum dan HAM.
Demikian juga dengan kelompok Aburizal Bakrie yang menggelar Munas di Bali beberapa waktu yang lalu, juga sedang menunggu pengesahan dari Kemenkumham.
Kemenkumham sangat berhati-hati memutuskan kepengurusan mana yang sah. Pemerintah meminta kedua kelompok untuk menyelesaikan urusan internal partai di tingkat Mahkamah Partai terlebih dahulu.
Tag
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung