Suara.com - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Yudi Widiana, menilai larangan kendaraan sepeda motor melewati Jalan Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, merugikan rakyat kecil. Hal itu karena menurutnya kebanyakan kendaraan roda dua tersebut justru digunakan rakyat kecil.
"Itu kan harus berdasarkan kajian. Bikin kebijakan harus ada kajian dulu. Coba paparkan kepada publik. Ini sekarang masyarakat kecil jadi korban pemerintah," ungkap Yudi, saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (17/12/2014).
"Kebijakan-kebijakan yang dibuat jangan sampai membebani masyarakat kecil yang sudah terkena masalah BBM. Transportasi publik belum ada, jangan seenak-enaknya," tambahnya.
Menurut politikus PKS ini pula, penanganan lalu lintas harusnya berkordinasi dengan kepolisian, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu, Yudi berpendapat bahwa sesuai Undang-Undang, harusnya dibuat dulu forum lalu lintas untuk melakukan rekayasa lalu lintas.
"Ini DKI sudah bentuk (forum) itu, belum? Kalau seandainya dia jalan sendiri kebijakannya, akan dicibir kebijakan terkait. Karena (untuk) urusan lalu lintas banyak instansi punya kewenangan di sana," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
Pascabanjir Sumatra, Penanganan Beralih ke Pemulihan Layanan Kesehatan dan Kebutuhan Dasar
-
Indonesia Tancap Gas Jadi Pusat Halal Dunia lewat D-8 Halal Expo Indonesia 2026
-
Literasi Halal Dinilai Masih Lemah, LPPOM Siapkan Pelajar Jadi Agen Perubahan
-
Jepang Studi Banding Program MBG di Indonesia
-
Kasus Korupsi LPEI Berkembang, Kejati DKI Tetapkan 4 Tersangka Baru dan Sita Aset Rp566 Miliar
-
Merasa Tak Dihargai, Anggota DPR Semprot Menteri KKP: Kami Seperti 'Kucing Kurap'
-
Korban Bencana Boleh Manfaatkan Kayu Hanyut, Kemenhut Juga Stop Penebangan Hutan
-
Politisi PDIP Ingatkan Prabowo: Jangan Buru-buru Bangun IKN, Siapkan Dulu Ekosistemnya
-
Bukan Sekadar Banjir: Auriga Desak KLHK dan KPK Usut Dugaan Korupsi di Balik Perusakan Lahan PT TPL
-
BNI Bersihkan Masjid Darul Aman Pascabanjir di Agam