Suara.com - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Yudi Widiana, menilai larangan kendaraan sepeda motor melewati Jalan Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, merugikan rakyat kecil. Hal itu karena menurutnya kebanyakan kendaraan roda dua tersebut justru digunakan rakyat kecil.
"Itu kan harus berdasarkan kajian. Bikin kebijakan harus ada kajian dulu. Coba paparkan kepada publik. Ini sekarang masyarakat kecil jadi korban pemerintah," ungkap Yudi, saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (17/12/2014).
"Kebijakan-kebijakan yang dibuat jangan sampai membebani masyarakat kecil yang sudah terkena masalah BBM. Transportasi publik belum ada, jangan seenak-enaknya," tambahnya.
Menurut politikus PKS ini pula, penanganan lalu lintas harusnya berkordinasi dengan kepolisian, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu, Yudi berpendapat bahwa sesuai Undang-Undang, harusnya dibuat dulu forum lalu lintas untuk melakukan rekayasa lalu lintas.
"Ini DKI sudah bentuk (forum) itu, belum? Kalau seandainya dia jalan sendiri kebijakannya, akan dicibir kebijakan terkait. Karena (untuk) urusan lalu lintas banyak instansi punya kewenangan di sana," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
- 3 HP Murah Samsung Terlaris Global Q1 2026: Mulai Sejutaan, Kamera Sudah OIS
Pilihan
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
-
Purbaya Bantah Kabar Akan Dicopot dari Kursi Menteri Keuangan
-
Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
-
Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK, Terborgol Pakai Rompi Oranye Usai Drama Menyerahkan Diri
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
Terkini
-
Siap Bahas Revisi UU Pemilu, Komisi II DPR Bakal Safari Minta Masukan Partai Politik
-
AJI dan PBHI Soroti Batalyon Teritorial Pembangunan: Demokrasi Dipersempit, Pers Terancam Dibungkam
-
Istana Jadwalkan Pelantikan Pimpinan BGN Nanik S Deyang Dkk Pekan Depan
-
Prasetyo Hadi Ungkap Alasan Prabowo Pilih Nanik S Deyang Pimpin BGN
-
Roman Politik di Balik Harlah Pancasila, Kenapa Jokowi Tak Diundang?
-
Konflik Lahan Rumpin vs TNI AU Belum Tuntas, Warga Kembali Mengadu di Aksi Kamisan
-
Said Iqbal Dikabarkan Masuk Kabinet Prabowo, Tinggal Tunggu Pelantikan?
-
KPK Bongkar Transaksi Aneh Anak Buah Silmy Karim: Bayar Rumah Mewah Pakai Kepingan Emas
-
Modus Licin Staf Imigrasi, Pakai Rekening OB dan Cleaning Service Buat Tampung Duit Suap Izin WNA
-
Kejagung Diminta Usut Tuntas Korupsi MBG Dadan Cs dan Dugaan Monopoli Dapur