Suara.com - Ketua Komisi III DPR, yang membawahkan bidang hukum, Azis Syamsudin menegaskan, pembentukan cabang buat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di daerah, baru sebatas wacana.
"Belum ada pembahasan. Itu masih wacana. Belum ada pembahasan masih wacana," kata Azis disela-sela kunjungan kerja Komisi III DPR RI, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (23/12/2014).
Sebelumnya, KPK sendiri berencana untuk membuat cabang di tiga kota di Indonesia, di antaranya Medan, Balikpapan, dan Makasar.
Sekretaris Kabinet Kerja Andi Widjajanto mengatakan, pemerintah tidak keberatan terkait rencana KPK membuka kantor cabang di tiga daerah tersebut.
"Kalau memang itu yang dibutuhkan KPK untuk menguatkan pemberantasan korupsi saya pikir pemerintah tidak keberatan," ujar Andi di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2014).
Andi mengatakan, sikap pemerintah sesuai dengan visi misi Jokowi saat kampanye, di mana Jokowi menandatangani deklarasi delapan agenda antikorupsi.
"Waktu itu dia (Jokowi) tandatangani agenda antikorupsi. Jadi pemerintah akan bekerjasama dengan KPK untuk menguatkan peran tersebut," ujarnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Hanya Kirim PDF Tanpa Balasan, Polres Jakpus Jelaskan Soal Aksi BEM UI Tak Ajukan Izin Resmi
-
3 Fakta Dugaan Korupsi MBG: Kejagung Geledah Enam Lokasi, DPR Minta Program Dihentikan
-
Jangan Adu Rakyat vs Rakyat, TB Hasanuddin Tegaskan Komcad Tak Boleh Hadapi Demo Mahasiswa
-
Nasib 21 Ribu Motor Listrik Era Dadan, Jadi Besi Tua atau Dipaksa Jalan Demi MBG?
-
Divonis 13 Tahun Penjara, Sejumlah Pakar Duga Ada Kejanggalan di Putusan Hukum Arief Pramuhanto
-
Partai Gelora Desak Penghapusan Threshold, Klaim DPR Buka Ruang Diskusi
-
Anis Matta Akui Partai Gelora Terganjal Logistik, Urusan Pendanaan Jadi Persoalan Besar
-
ICW: Vonis Rendah Pejabat BPK Tak Beri Efek Jera, Korupsi Terus Berulang
-
Warga Jakarta Bisa Masuk Gratis ke Ancol dan Ragunan, Cek Jadwal dan Caranya
-
Evaluasi MBG dan Krisis Regenerasi Petani Jadi Sorotan, Dudung Akui Program Perlu Ditata Ulang