KPK Periksa Bekas Menko Perekonomian Zaman Megawati

Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggencarkan pengusutan dugaan korupsi dalam kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Setelah sebelumnya sudah memeriksa bekas Menteri Badan Usaha Milik Negara(BUMN) Laksamana Sukardi, kali ini, penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri koordinator Perekonomian, Rizal Ramli.

"Saya dipanggil untuk diperiksa dalam penyelidikan kasus SKL BLBI," kata Rizal di KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (22/12/2014).

Rizal mengaku mendukung dan siap membeberkan semuanya terkait kasus yang terjadi pada era kepemimpinan Megawati Sukarno Putri tersebut.

"KPK sangat serius menangani kasus SKL BLBI ini, jadi nanti akan saya jelaskan semuanya," jelasnya.

Meskipun begitu, dia masih belum mau menjelaskan bahwa apakah benar ada kerugian negara yang mencapai angka triliunan Rupiah dalam penerbitan SKL tersebut.

"Kau itu seperti penyidik saja pertanyaannya, nanti saja aku jelaskan,"katanya.

Seperti diketahui dalam mekanisme penerbitan SKL yang dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Inpres No 8 Tahun 2002, selain mendapat masukan dari Laksamana selaku Menteri BUMN, Megawati juga mendapatkan masukan dari mantan Menteri Keuangan, Boediono dan mantan Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjarajakti.

Pada kasus BLBI, surat keterangan lunas tersebut menjadi dasar bagi Kejaksaan Agung untuk menghentikan penyidikan (Surat Perintah Penghentian Penyidikan/SP3) terhadap sejumlah pengutang. Salah satunya adalah pengusaha Sjamsul Nursalim, pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia, yang dihentikan penyidikannya pada Juli 2004.

Tercatat beberapa nama konglomerat papan atas lainnya, seperti The Nin King, dan Bob Hasan, yang telah mendapatkan SKL dan sekaligus "release and discharge" dari pemerintah

Dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dari dana BLBI sebesar Rp144,5 triliun yang dikucurkan kepada 48 bank umum nasional, sebanyak Rp138,4 triliun dinyatakan merugikan negara.

Sedangkan dalam audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap 42 bank penerima BLBI menemukan penyimpangan sebesar Rp54,5 triliun. Sebanyak Rp53,4 triliun merupakan penyimpangan berindikasi korupsi dan tindak pidana perbankan.