Suara.com - Politikus senior PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan tidak ada yang salah dengan penunjukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan oleh Presiden Joko Widodo menjadi calon Kapolri meski Budi pernah menjadi ajudan Megawati Soekarnoputri ketika masih menjabat sebagai Presiden RI.
"Ya apapun, Budi Gunawan pernah menjadi ajudan ibu Mega dan apakah salah seorang ajudan dengan lulusan terbaik (Lemhanas) kemudian menjadi calon Kapolri?" kata Pramono di DPR, Jakarta, Senin (12/1/2015).
Kemudian Pramono mencontohkan sebelumnya juga banyak mantan ajudan Presiden terpilih menjadi Kapolri, di antaranya Jenderal Sutarman yang saat ini masih menjadi Kapolri. Sutarman adalah mantan ajudan (alm) Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur).
"Jadi tokoh-tokoh yang jadi ajudan merupakan orang-orang yang terpilih," kata dia.
Menurut Pramono, selama menjadi anggota Polri, Budi Gunawan memiliki prestasi. Bahkan, lanjut dia, Budi mampu menghapus stigma negatif yang melekat pada Polri.
"Saya kenal dengan Pak Budi Gunawan tahun 1999 waktu itu kami adalah orang yang hampir setiap hari mendampingi ibu (Mega). Saya melihat kapasitas dan profesionalitasnya di bawah pimpinan Budi Gunawan ini polri akan bisa menghilangkan stigma-stigma (negatif) yang selama ini melekat pada Polri," ujarnya.
Itu sebabnya, Pramono berharap anggota Komisi III DPR, khususnya dari Fraksi PDI Perjuangan mendukung Budi Gunawan.
"Saya yakin nantinya di Komisi III Insya Allah akan berjalan lancar, dan PDI Perjuangan di Komisi III akan memberikan dukungan sepenuhnya," ujarnya.
Terkait dengan isu rekening gendut Polri yang pernah menyerempet nama Budi, Pramono menegaskan hal itu sudah diklarifikasi yang bersangkutan. Budi bisa membuktikan kekayaannya diperoleh dengan cara yang tak melanggar hukum.
"Ya begini aja kan beri kesempatan pada Pak Budi Gunawan ini terkait isu yang beredar di masyarakat pada forum fit and proper test minggu depan karena ini forum untuk mengklarifikasi salah satunya rekening gendut. Saya yakin teman-teman komisi III akan mendalami itu,"katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO