Suara.com - Ketua DPR Setya Novanto berharap agar Presiden Joko Widodo segera melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Kapolri. Budi adalah calon tunggal Kapolri yang sudah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi.
Setya mengatakan sesuai peraturan, setelah DPR setuju mengangkat Kapolri baru yang diusulkan Presiden, maka Kapolri harus dilantik paling lama 20 hari. Seperti diketahui, Budi telah disetujui DPR menjadi Polri 1 tanggal 15 Januari 2015lewat rapat paripurna.
Apalagi, kata Setya, Presiden Jokowi telah membentuk Tim Independen untuk membantu mencari solusi atas permasalahan KPK-Polri.
"Saya harapkan ke Presiden. Kan sudah dibentuk Tim Independen, kita hargai, apresiasi, itu bentuk sikap kenegaraan Presiden, tidak mengutamakan kekuasaan tapi hukum. Yang kita harapkan, Tim Independen ini menjalankan secara obyektif dan transparan dan tidak lakukan hal-hal yang jadi persoalan yang baru. Justru beri pertimbangan saran, agar ada solusi yang terbaik dan secepat mungkin," kata Setya di DPR, Jakarta, Selasa (27/1/2015).
Komisi III DPR, kata Setya, akan memantau perkembangan penanganan kasus tersebut.
"Tentu bagi pimpinan DPR akan tindak lanjuti, evaluasi, kita serahkan ke komisi III untuk lihat perkembangan ini sejernih-sejernihnya," kata Setya.
Terkait dengan penyelidikan kasus Budi Gunawan di KPK, Setya berharap Polri mau menghargai proses hukum serta menghormati KPK. Seperti diketahui, sejumlah saksi Budi Gunawan yang merupakan perwira tinggi Polri mangkir dari panggilan KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi.
"Kita harapkan masing-masing bisa saling menghargai dan juga kita harapkan semua kondusif. Baik kewibawaan Polri dan KPK. Lihat substansi masing-masing. Semua percayakan ke dua instansi ini," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
- Pakai Paspor Belanda saat Perpanjang Kontrak 2025, Status WNI Dean James Bisa Gugur?
- Pajaknya Nggak Bikin Sengsara: Cek 5 Mobil Bekas Bandel di Bawah 70 Juta untuk Pemula
Pilihan
-
Diskon Tarif Tol 30 Persen Arus Balik: Jadwal, Tanggal dan Rute Lengkap
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
Terkini
-
Kisah Difabel Tuli Perdana Dengar Suara Takbiran: Dulu Duniaku Sangat Sunyi
-
Viral Keluhan Ban Mobil Dikempeskan di Monas, Kadishub DKI: Jangan Parkir di Badan Jalan!
-
Hampir 100 Persen Pengungsi Bencana di Sumatera Tak Lagi di Tenda
-
Kritik KPK, Sahroni Usul Tahanan Rumah Harus Bayar Mahal: Biar Negara Gak Rugi-Rugi Banget
-
Mudik Siswa Sekolah Rakyat, Naila Akhirnya Punya Rumah Baru Layak Huni
-
Tentara Amerika Gali Kuburannya Sendiri Jika Serang Pulau Kharg
-
Dukung Wacana WFH ASN demi Hemat Energi, Komisi II DPR: Tapi Jangan Disalahgunakan untuk Liburan
-
Lebaran Perdana Warga Kampung Nelayan Sejahtera, Kini Tanpa Rasa Cemas
-
Eks Menag Yaqut Jadi Tahanan Rumah, Mantan Penyidik: KPK Tak Boleh Beri Perlakuan Istimewa
-
Turap Longsor di Kramat Jati, 50 Personel Gabungan Dikerahkan