Suara.com - Tim Kuasa Hukum Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto menilai penanganan pelaporan yang diterima oleh pihak Kepolisian sangat pilih kasih.
Hal tersebut disampaikannya karena masih ada sejumlah laporan yang sudah lama diterima Polri namun hingga sekarang belum ditindaklanjuti. Berdasarkan penelusurannya dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhitung ada sembilan laporan yang belum ditangani Kepolisian.
"Berdasarkan penelusuran kami dengan ICW ada 9 laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh Mabes Polri, tapi kasus BW langsung ditindaklanjuti, ini sangat pilih kasih," kata salah satu anggota Kuasa Hukum Bambang Widjojanto, Uliparulian Sihombing saat mendatangi Gedung Ombudsmen di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (28/1/2015).
Oleh karena itu, pihaknya siap melaporkan hal tersebut kepada Ombudsmen. Namun, kedatangannya hari ini ke Gedung Ombudsmen hanya untuk berdiskusi sebelum dilaporkan secara resmi besok, Kamis (29/1/2015).
Selain itu pihaknya juga akan melaporkan adanya maladministrasi terkait penangkapan dan penahanan kliennya Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Mabes Polri.
"Ya terkait masalah maladministrasi penangkapan dan penahanan Pak BW, di situkan ada aksi kekerasan, intimidasi, seharusnya yang dilakukan adalah keadilan bukan dengan kekerasan seperti itu. Polisi, kan pelayan publik, itu juga yang akan kita laporkan, bagaimana pelayanan publiknya," jelasnya.
Selain, adanya maladministrasi, Uli juga menilai bahwa ada aksi penghalangan proses hukum (obstruction of justice) yang dilakukan oleh kepolisian terhadap upaya pemberantasan korupsi oleh KPK.
"Ini juga ada upaya obstruction of juatice dari Polri terhadap proses penyidikan KPK," tutup Uli.
Berita Terkait
-
KPK Dalami Dugaan Penyimpangan Kuota Haji, Ketua Koperasi Amphuri Bangkut Melayani Diperiksa
-
Eks Dirut Antam Arie Ariotedjo Ternyata Diam-diam Sudah Diperiksa KPK, Kasus Korupsi Rp100 M Disorot
-
Diam-diam Periksa Ayah Eks Menpora Dito Ariotedjo, KPK Minta Maaf Baru Umumkan Hari Ini, Mengapa?
-
Tanpa Alasan Jelas, KPK Ungkap 2 Saksi Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina Kompak Mangkir
-
KPK Ungkap Korupsi JTTS Direncanakan Bintang Perbowo Jauh Sebelum Jadi Bos Hutama Karya
Terpopuler
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 5 Rekomendasi Sunscreen Mengandung Kolagen untuk Hilangkan Kerutan, Murah Meriah Mudah Ditemukan
- 6 Hybrid Sunscreen untuk Mengatasi Flek Hitam di Usia Matang 40 Tahun
- Patrick Kluivert Dipecat, 4 Pelatih Cocok Jadi Pengganti Jika Itu Terjadi
Pilihan
-
Bikin Geger! Gunung Lawu Dilelang jadi Proyek Geothermal, ESDM: Sudah Kami Keluarkan!
-
Uang MBG Rp100 T Belum Cair, Tapi Sudah Dibalikin!, Menkeu Purbaya Bingung
-
6 Rekomendasi HP 2 Jutaan Kamera Terbaik Oktober 2025
-
Keuangan Mees Hilgers Boncos Akibat Absen di FC Twente dan Timnas Indonesia
-
6 Rekomendasi HP Murah Tahan Air dengan Sertifikat IP, Pilihan Terbaik Oktober 2025
Terkini
-
Terungkap Setelah Viral atau Tewas, Borok Sistem Perlindungan Anak di Sekolah Dikuliti KPAI
-
Pemerintah Bagi Tugas di Tragedi Ponpes Al Khoziny, Cak Imin: Polisi Kejar Pidana, Kami Urus Santri
-
Akali Petugas dengan Dokumen Palsu, Skema Ilegal Logging Rp240 Miliar Dibongkar
-
Pemprov DKI Ambil Alih Penataan Halte Transjakarta Mangkrak, Termasuk Halte BNN 1
-
Menag Ungkap Banyak Pesantren dan Rumah Ibadah Berdiri di Lokasi Rawan Bencana
-
Menag Ungkap Kemenag dapat Tambahan Anggaran untuk Perkuat Pesantren dan Madrasah Swasta
-
Gus Irfan Minta Kejagung Dampingi Kementerian Haji dan Umrah Cegah Korupsi
-
Misteri Suap Digitalisasi Pendidikan: Kejagung Ungkap Pengembalian Uang dalam Rupiah dan Dolar
-
Usai Insiden Al Khoziny, Pemerintah Perketat Standar Keselamatan Bangunan Pesantren
-
Kalah Praperadilan, Pulih dari Operasi Ambeien, Nadiem: Saya Siap Jalani Proses Hukum