Suara.com - Mantan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membebaskan terbentuknya Partai Projo. Sebab, menurutnya, setiap warga negara memiliki hak politik, termasuk membentuk partai politik.
"Itu kan hak politik tiap warga negara ya. Kalau ada orang dan nama parpol dan disahkan pemerintah, ya boleh-boleh saja," kata Puan di DPR, Jakarta, Selasa (3/2/2015).
Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini enggan berandai-andai jika Jokowi sebagai nama pada Partai Projo, Pro Jokowi ini, turut bergabung dengan partai itu.
"Tanya Pak Jokowi. Kok tanya saya. Yang jelas sekarang PDI Perjuangan masih bersama Jokowi dan sebaliknya begitu. Pak Jokowi kader PDI Perjuangan," kata Anak Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ini.
Seperti diberitakan, Ketua Cabang Ormas Pro-Jokowi (Projo) Solo Sugeng Setyadi mengatakan organisasi ini siap berubah menjadi partai politik.
"Kami siap mendukung Pak Jokowi hingga 2019. Kalau memang Pak Jokowi menginginkan ada perubahan menjadi partai politik, kami siap," kata Sugeng beberapa waktu lalu di Solo.
Berita Terkait
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti
-
YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil
-
UU PPRT Disahkan, Akademisi UGM Soroti Celah Sanksi dan Kesiapan Jaminan Sosial
-
Tragedi PRT Lompat dari Lantai 4 Kos Benhil, Polisi Endus Dugaan Tindak Pidana
-
BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Vishing dan Phishing, Tekankan Pentingnya Jaga Data Pribadi
-
AHY Dorong Model Penataan Kampung Mrican Sleman Jadi Percontohan Nasional
-
Benyamin Netanyahu Menderita Kanker Prostat
-
Nekat Olah Ikan Sapu-Sapu untuk Bahan Siomay, 5 Pria Diciduk Petugas Satpol PP
-
Tak Percaya Peradilan Militer, Pihak Andrie Yunus Tolak Hadiri Persidangan 29 April
-
Modus Gila Debt Collector Tipu Ambulans dan Damkar Demi Tagih Utang, DPR: Harus Dipidana!