Suara.com - Tim kuasa hukum Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadikan tayangan salah satu televisi menjadi barang bukti di sidang praperadilan dengan agenda pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (11/2/2015).
Rekaman berita TV itu berisi acara konferensi pers tentang penetapan tersangka Budi Gunawan yang disampaikan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjajanto dan Abraham Samad.
Dalam rekaman berita yang ditayangkan dengan menggunakan infokus tertulis "Breaking News, Calon Kapolri Tersangka."
Tayangan ini, semula akan diputar di sidang Selasa (10/2/2015) oleh kuasa hukum Budi Gunawan, Maqdir Ismail. Namun, kemarin rekaman tersebut tidak mengeluarkan suara sehingga Magdir meminta hakim untuk memberi kesempatan diputar ulang hari ini.
Setelah memutar rekaman, sidang dilanjutkan dengan menghadirkan saksi ahli.
Ada empat saksi ahli yang dihadirkan, yaitu Romli Atmasasmita, Chaerul Huda (dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta), I gede Panca Hasnawa, dan Margarito Kamis.
Sidang praperadilan ini diajukan oleh kuasa hukum Budi Gunawan. Mereka menilai penetapan Budi menjadi tersangka dugaan kasus gratifikasi dan suap oleh KPK merupakan bentuk campur tangan terhadap keputusan Presiden Joko Widodo.
Mereka menanggap KPK sudah melewati kewenangan sehingga proses pelantikan Budi menjadi Kapolri tertunda.
Mereka juga menilai penetapan Budi menjadi tersangka tidak dimulai dari proses pemanggilan, kemudian permintaan keterangan secara resmi, sehingga dinilai melanggar hukum.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
Terkini
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!
-
Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan
-
Sasar 5 Provinsi, Program Lanskap Berkelanjutan Targetkan Konservasi Jutaan Hektare Kawasan
-
Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?
-
Hotel Sultan Bakal Dirobohkan! Prabowo Ingin Bangun Ikon Baru Berstandar Internasional
-
OPSI Desak Pemerintah Awasi Karir Hub, Cegah Perusahaan Manipulasi Loker Demi KPI HRD
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi