Suara.com - Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya Romahurmuziy meminta Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mempertimbangkan menambah lagi jumlah kursi di Kabinet Kerja untuk kader PPP.
"Dalam pemerintahan membantu Presiden, bapak Lukman Hakim (Menteri Agama), Manoarfa (Suharso Manoarfa), Dubes Libanon (Chosin Chumaini) yang sudah berangkat. Kami meminta (lebih) kalau bisa lebih banyak, lebih baik, karena masih banyak tugas pemerintahan yang perlu dikawal oleh kader-kader PPP," kata Romi dalam pidato penutupan Rakernas PPP di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (19/2/2016).
Romahurmuziy mengatakan PPP akan konsisten mengawal agenda Nawacita sebagaimana yang termaktub dalam visi-misi pemerintahan Jokowi-JK pada masa Pilpres 2014. Dan sikap PPP ini, katanya, sudah diputuskan Muktamar PPP di Surabaya pada 2014.
"PPP terima kasih pada pemerintah yang menerima PPP, meskipun (mendukung Jokowi-JK) di belakang hari, itu tidak mengurangi kami mengawal pemerintahan," kata Romi.
Usai penutupan Mukernas, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan permintaan Romahurmuziy bisa dipertimbangan.
"Iya itu kursi, kan banyak seperti dikatakan tadi. Nantilah itu selanjutnya perkembangan-perkembangan yang ada. Tentu juga banyak pertimbangan," ujar Jusuf Kalla.
Tag
Berita Terkait
-
Mardiono Didukung Jadi Caketum PPP Jelang Muktamar X, Amir Uskara Komandoi Tim Relawan Pemenangan
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Di Balik Kontroversi Ijazah Gibran Rakabuming Raka, Ini Profil Kampus MDIS Singapura
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'