Suara.com - Tim Hak Angket siang ini, Kamis (12/3/2015), memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Tim anggaran diminta untuk menjelaskan proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015.
Mereka yang dipanggil adalah Sekretaris Daerah DKI Saefullah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemprov DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Kepala Bappeda Tuti Kusuma Dewi.
Saefullah dan Heru dan beberapa pejabat DKI Kini telah terlihat hadir di ruang rapat DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Saefullah mengaku tidak ada persiapan khusus terkait pertemuan dengan Tim Hak Angket DPRD.
"Persiapan khusus enggak ada, biasa-biasa aja," kata Saefullah di Balai Kota, Jakarta, Kamis (12/3/2015).
Saat disinggung apakah membawa dokumen tertentu ketika bertemu Tim Hak Angket, Saefullah tidak memberikan penjelasan secara detil. Namun dia mengaku membawa sejumlah dokumen.
"Yang perlu dibawa nanti, tapi persiapan khusus gak ada, biasa-biasa aja," kata Saefullah.
Tim Hak Angket sebelumnya sudah meminta keterangan terhadap konsultan IT tim e-budgeting, Gagat Wahono. Ia dicecar oleh Tim Hak Angket mengenai honor dan surat kontrak.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
Pilihan
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
Terkini
-
50 Persen Pengaduan di Jateng Isinya Sama: Perusahaan Nekat Tahan Ijazah Mantan Karyawan
-
BI Luncurkan Layanan Baru Penukaran Uang Rusak, Warga Sumsel Kini Punya Lebih Banyak Pilihan
-
Dicap Menteri Problematik, Menhut Raja Juli Dikecam Usai Prioritaskan Hutan untuk TNI
-
Tol Akses Patimban Capai 68 Persen, Pemerintah Kebut Konektivitas ke Pelabuhan Strategis Nasional
-
Metodologi Audit BPKP Dinilai Tak Konsisten, Pakar Desak Evaluasi Total
-
Ada Jejaring Kolektif, Pakar Ungkap Kekayaan Negara Bocor Puluhan Tahun ke Kantong Pribadi
-
Truk Hantam Motor Scoopy di Cileungsi, Penjaga Warung Madura Tutup Usia di Tempat?
-
Perempuan Kini Tak Hanya Menabung, Tapi Juga Mulai Memilih Investasi yang Berdampak
-
Stop Jadi Beban Jalanan, Jasa Raharja-Korlantas Polri Perangi Budaya Melawan Arus
-
Industri Hiburan Indonesia Naik Kelas, Teknologi Jadi Senjata Baru di Balik Pengalaman Spektakuler