Suara.com - Pemerintah lewat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah mengesahkan kepengurusan Partai Amanat Nasional hasil Kongres IV di Bali dengan Ketua Umum Zulkifli Hasan.
"Pertanggal 24 Maret sudah ditandatangani Pak Menteri," kata Pelaksana Tugas Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Aidir Amin Daud, Rabu (25/3/2015).
Anggota Fraksi PAN DPR dari daerah pemilihan Banten II, Yandri Susanto, bersyukur dengan keputusan Menteri Yasonna.
Dia berharap setelah ini, tidak ada perpecahan di internal partainya atau tidak ada aksi gugatan.
"Ditandatanganinya kemarin dan diambil hari ini (tadi pagi). Alhamdulillah PAN tidak ada masalah atau perdebatan, maka menjadi kewajiban Menkumham untuk menerbitkan SK tersebut. PAN tidak ada gonjang-ganjing gugatan dan sebagainya, semua sudah sesuai prosedur. Nanti secara resmi kami umumkan di konferensi pers siang ini di fraksi," kata salah satu Ketua DPP PAN.
Zulkifli terpilih menjadi ketua umum periode 2015-2020 setelah melalui mekanisme voting tertutup di Kongres IV PAN, Hotel The Westin, Nusa Dua, Bali, Minggu (1/3/2015) malam. Ia meraih 292 suara, sedangkan rivalnya Hatta Rajasa 286 suara.
Berita Terkait
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
Terkini
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka
-
Pesan di Ponsel Dihapus, KPK Telusuri Jejak Komunikasi Bupati Bekasi
-
Rotasi 187 Perwira Tinggi TNI Akhir 2025, Kapuspen Hingga Pangkodau Berganti