Suara.com - Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek mengritik ucapan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal kemungkinan Jakarta bakal seterusnya menggunakan peraturan gubernur untuk dapat menggunakan APBD. Pernyataan Ahok terkait dengan kegagalan pengesahan APBD 2015 gara-gara kasus dana siluman, kemudian untuk tahun ini menggunakan APBD 2014.
"Pak gubernur kemarin bilang kalau ini pergub 2016, pergub dan selanjutnya pergub. Saya bilang no (tidak). Jujur saya bilang," ujar Reydonnyzar Moenek ketika membahas rancangan peraturan gubernur untuk menggunakan APBD 2014 di ruang rapat, gedung F, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (2/4/2015).
Dia menambahkan keputusan tentang peraturan gubernur maupun peraturan daerah tak hanya ditentukan oleh kepala daerah.
Reydonnyzar tak mempermasalahkan tahun 2015 menggunakan APBD tahun 2014.
"Ke depan insya Allah (perda), okelah sekarang pergub, tapi ke depan usahakan perda, dan nanti tergantung bulan Mei ini kesepakatan pemerintah dengan DPRD, kita optimalkan harus menjadi perda (tahun berikutnya)," kata Donny.
Donny mengatakan waktu pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2016 antara eksekutif dan legislatif dijadwalkan sekitar Mei hingga Juli 2015. Dia berharap dalam rentang waktu tersebut, Ahok dan DPRD bisa duduk bersama untuk membahas rancangan program pembangunan.
"Yang benar kita bilang bener yang ga bener kita bilang ga bener," kata Donny.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Mafindo Ungkap Potensi Tantangan Pemilu 2029, dari AI hingga Isu SARA
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat