Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku, masih berkeinginan mengajukan besaran APBD DKI senilai Rp72,9 triliun kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menurutnya, pengajuan besaran APBD itu untuk mengendalikan pasokan beras di Jakarta.
"Orang Jakarta ini selalu 4 bulan defisit beras. Kalau kita kasih Rp1 triliun beli beras stok kan aman," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, (20/42015).
Kendati ada pemotongan APBD DKI sebesar Rp3,6 triliun oleh Kemendagri, Ahok mengaku tidak mempermasalahkan dan menerima pemotongan APBD tersebut.
"Kita terima aja lah gimana maunya Kemendagri. Daripada kita enggak ada APBD," kata Ahok.
Sebelumnya, dalam rincian pagu anggaran APBD DKI sebesar Rp72,9 triliun yang diajukan Pemprov kepada Kemendagri, Pemprov diketahui menyertakan anggaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) sebesar Rp1,5 triliun kepada PT. Food Station Tjipinang Jaya.
BUMD milik Pemprov DKI itu pada tahun ini sebelumnya ditargetkan bisa memiliki kuasa penuh untuk mengendalikan stok dan harga beras di Jakarta.
Upaya itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penguasaan stok beras oleh tengkulak.
Terpopuler
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
-
Menkeu Purbaya 'Semprot' Bobby Nasution Cs Usai Protes TKD Dipotong: Perbaiki Dulu Kinerja Belanja!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre
-
Saksi Ahli Pidana Kubu Nadiem Beberkan Empat Syarat Penetapan Tersangka