Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan pemerintah Indonesia perlu memiliki Badan Cyber Nasional. Sebab, menurutnya, keamanan cyber yang dimiliki beberapa instansi negara belum maksimal.
"Itulah yang akan menentukan kemampuan kita untuk menahan serangan dari luar negeri," kata Tedjo saat ditemui di sela-sela acara Symposium Nasional Cyber Security di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan 1, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2015).
Tedjo mengatakan Badan Cyber Nasional penting untuk mencegah serangan cyber sekaligus pengawasan secara menyeluruh. Otoritas badan ini lebih luas dibandingkan badan cyber yang dimiliki sejumlah instansi pemerintah.
"Nah bagaimana nanti bisa dikoordinir atau dibina secara nasional, agar ada satu kesatuan komando di dalam menjaga ketahanan negara terhadap serangan cyber," katanya.
Tedjo mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo juga telah meminta Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan untuk fokus mengawasi segala kemungkinan serangan cyber.
"Ya ini lembaga cyber ini. Bapak Presiden juga sangat concern, dan beliau harusnya hadir, tapi karena ada kepentingan lembaga negara yang gak bisa ditinggalkan, saya yang wakilkan," katanya.
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari APBD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
Wapres AS Bocorkan Isi Perjanjian Damai, Iran Bakal Cuan Banyak
-
Mendagri dan Menteri PKP Bakal Revisi Definisi MBR Serta Menghapus Hambatan Domisili
-
Konsentrasi Karbon Dioksida di Atmosfer embali Cetak Rekor: Apa Artinya bagi Indonesia?
-
Kasus Suap Impor Bea Cukai Masuk Tahap Penuntutan, Tiga Pejabat Segera Disidang
-
Iran dan AS Sepakat Damai, Komisi I DPR RI: Israel Jangan Jadi Provokator!
-
PDIP Bongkar Taktik PSI: Bajak Kader demi Besar Instan, Urusan Jokowi Selesai!
-
Selat Hormuz Dibuka Jumat, Pengusaha Kapal Masih Takut Kena Rudal Iran
-
Alasan Tamu Negara Selalu Diajak Berkeliling Istiqlal dan Katedral
-
Donald Trump Kemungkinan Rilis Isi Perjanjian Perdamaian AS - Iran Akhir Pekan Ini
-
Bos Maktour Fuad Hasan Mangkir Lagi di Kasus Haji, KPK: Mana Bukti Medis Kalau Sedang Sakit?