Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK tidak memberikan keistimewaan terhadap pendaftar dari TNI dan Polri.
Hal itu, menurut Koordinator Divisi Hukum Emerson Yuntho agar tidak menimbulkan kesan negatif dalam tahap seleksi Capim KPK.
"Menurut kita sah sah saja, siapa pun bisa mendaftar sepanjang memenuhi syarat. Hanya yang kita titikberatkan pada pansel, jangan memberikan keistimewaan buat mereka yang berasal dari TNI dan Polri. Maupun institusi yang lain," kata Emerson di kantor ICW, Jakarta Selatan, Minggu (21/6/2015).
Tim Pansel KPK, kata Emerson, harus bisa profesional tanpa ada intervensi dari pihak mana pun.
"Kalau memang syaratnya tidak terpenuhi, ya pangkas saja," katanya.
Namun, Eson sapaan akbrab Emerson menyesali jika Tim Pansel KPK tidak terbuka terkait nama-nama yang telah mendaftarkan diri sebagai pimpinan KPK. Seharusnya, kata dia, nama-nama pendaftar bisa dipublikasikan agar masyarakat bisa memberikan masukan.
"Kalau sekarang menurut saya sih belum yah, itu juga yang kita sesalkan dari pansel dia tidak terbuka tuh. Itu idelanya yang memang harus dibuka paling tidak publik bisa memberikan peringatan. Tapi mungkin barangkali Pansel punya pandangan lain," katanya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO