Suara.com - Sekelompok orang perwakilan korban Kudatuli yang dikenal dengan kasus penyerangan 27 Juli 1996 di Markas DPP PDI menemui Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Pol Budi Waseso di Mabes Polri. Mereka meminta Polisi usut kasus pelanggaran HAM yang dia alami.
Pertemuan itu dilakukan, Senin (29/6/2015) sore. Kelompok orang yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) itu menuntut kejelasan penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) tersebut.
Koordinator TPDI, Petrus Salestinus mengatakan, 19 tahun silam kasus itu ditangani oleh Polri dan Tim Koneksitas yang dibentuk tahun 2000 lalu untuk menyelidiki kasus yang melibatkan masyarakat sipil serta militer yang dalam hal ini diduga melibatkan Letnan Jenderal (Pun) Sutiyoso. Oleh sebab itu, menurutnya penunjukkan Sutiyoso sebagai Kepala BIN dinilai mencederai prinsip negara hukum.
"Padahal hasilnya sudah ditetapkan 32 tersangka dari TNI/Polri dan sipil. Termasuk di dalamnya Sutiyoso dan Soerjadi. Mereka ditetapkan sebagai tersangka atas pidana kekerasan, penganiayaan, perusakan, dan pembakaran pada 27 Juli," kata Petrus di Mabes Polri.
Menurut Petrus, pada tahun 2005 kasus ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Tetapi kasus ini mengendap dan tak ada kabar tindak lanjutnya. Dengan begitu, lanjutnya, sampai sekarang Sutiyoso masih menyandang status tersangka.
"Sutiyoso ini masih tersangka, pidananya bukan tipiring. Menyangkut nyawa orang. Kami protes keras dan tolak Sutiyoso jadi Kepala BIN. Kami minta Kapolri dan Jaksa Agung menyelesaikan pemberkasan demi kepentingan penuntutan atas Sutiyoso guna dimintai pertanggungjawabannya," tegas Petrus.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung