Suara.com - Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Sutiyoso mengatakan, sudah melakukan upaya persuasif sesaat sebelum terjadinya insiden Tolikara, Papua, pada Jumat pekan lalu (17/7/2015).
"Pada tanggal 11, seluruh aparat sudah tahu karena ada edaran tidak boleh salat Id dari Gereja Injili Indonesia (GIDI), tapi yang tandatangan bukan presidennya. Jadi kita semua sudah tahu pada tanggal 11 itu," kata Sutiyoso usai menghadiri acara di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (22/7/2015).
Kemudian, sambungnya, pada tanggal 13, Kapolres setempat dengan baik merespon, dan mengadakan rapat bersama Muspida, ulama, serta presiden GIDI juga diundang.
"Yang penting adalah isi rapat itu, yaitu solat Id diminta semua pihak termasuk presiden GIDI, harus dilaksanakan. Tetap dilaksanakan dan presiden GIDI akan mencabut surat edaran yang dianggap tidak melalui dia, yaitu oleh salah satu pengurus dan sekretaris saja," katanya.
Selain itu, saat pelaksanaan salat Id, sambung Sutiyoso, aparat keamanan juga sudah melakukan penjagaan.
"Cuma anda perlu tahu, di kota kecil kaya gitu, dan pasukan terbatas, yaitu cuma 42. Lagian dia pikir kan semua pihak sudah setuju, termasuk presiden GIDI, tapi ternyata diserbu seperti itu dengan masa yang banyak dan liar," ujarnya.
Sedangkan soal penembakan terhadap massa, menurut Sutiyoso tentu hal itu sudah melewati prosedur. Bila memang aparat melakukan kesalahan tentu juga perlu diusut tuntas.
"Kita semua ingin fair-fair saja. Kalau ada salah aparat, polisi juga akan mengatakan ada salah di situ. Tapi itu kan perlu waktu. Yang pasti kepolisian sudah dengan cepat, sudah mengambil beberapa orang untuk diperiksa terutama yang sudah jelas yaitu koordinator lapangan. Tapi kita tidak berhenti disitu. Kita akan cari tokoh intelektualnya," kata Sutiyoso.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu