Suara.com - Isu perombakan kabinet yang dikabarkan akan dilakukan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla usai Lebaran, membuat sejumlah politisi ikut gerah.
Kelompok relawan Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi menyarankan Presiden melakukan perombakan kabinet ekonomi menyusul kondisi ekonomi yang tidak kunjung membaik.
"Kami setuju kalau ada reshuffle, orang kan mengeluhkan kinerja ekonomi tidak bagus, tidak sesuai harapan, tidak sesuai nawacita dan Seknas Jokowi berkomitmen mengawal Program Nawacita," kata Ketua Seknas Jokowi Muhammad Yamin di Kantor Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jakarta, seperti dilansir Antara, Rabu, (6/8/2015).
Muhammad Yamin bersama 14 pengurus organisasi itu pada hari ini melakukan pertemuan dengan Wantimpres. "Kami diterima diterima Ketua Wantimpres Sri Adiningsih dan Anggota Wantimpres Sidharta Danusubroto," katanya.
Ia menyebutkan kondisi perekonomian saat ini tidak seperti yang diperkirakan dan diharapkan sehingga harus diambil langkah-langkah yang signifikan salah satunya bagaimana kabinet ekonomi harus bekerja lebih baik.
Siapa menteri layak diganti?
Setelah isu reshuffle sempat reda pada saat puasa ramadan dan libur lebaran, kini isu perombakan kabinet Jokowi mulai berhembus kencang kembali. Apalagi didorong kondisi perekonomian nasional yang tak kunjung membaik. Pertumbuhan ekonomi melambat hingga di bawah 5 persen, hingga nilai tukar dollar terhadap rupiah yang masih terkerek di atas Rp 13.400..
Menteri -menteri bidang ekonomi paling sering disebut berpeluang besar dirombak. Seperti Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, Kepala Bappenas Andrinof Chaniago hingga Menteri BUMN Rini Soemarno.
Sejumlah nama disebut-sebut layak untuk menduduki posisi tersebut. Dari mantan Menko era Gus Dur, Rizal Ramli, Darmin Nasution, Sri Mulyani Indrawati hingga sejumlah ekonom yang selama ini populer di media.
Tak kalah seru dua Menko, yakni Menko Polhukam Tedjo Edhie Purdijatno dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Puan Maharani. Meski terdengar santer, namun hitung-hitungan politik menteri Tedjo dinilai berpeluang besar terpental dari kursi Menko.
Kandidat pengganti Tedjo, kabar kuat beredar tidak jauh dari sejumlah sosok purnawiran TNI. Tiga orang digadang-gadang berpeluang kuat untuk menggantikan Tedjo. Mereka adalah mantan Panglima TNI Jenderal Moeldoko, mantan Kepala BIN Norman Marciano dan mantan KSAD Jenderal Budiman. Pengamat politik Al Chaidar menilai, Moeldoko dinilai tepat menjadi koordinator kementerian hukum dan keamanan.
Meski perombakan kabinet berhembus cukup kencang, namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda Presiden Jokowi maupun Wakil Presiden Jusuf Kalla akan mengumumkan perombakan kabinetnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!