Ketua DPRD Bukan Pribumi, Warga Blokade Kantor DPRD Papua Barat

Suara.com - Warga Kabupaten Manokwari, Papua Barat memblokade Kantor DPRD Papua Barat sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pelantikan Matheos Selanno menjadi Ketua DPRD pada 2 September 2015.

Aksi blokade puluhan warga yang menamakan dirinya Aliansi Orang Asli Papua itu, mengakibatkan aktivitas di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat berjalan normal.

Ketua Aliansi Orang Asli Papua Jhoni Iek di Manokwari, Kamis (27/8/2015), mengatakan, alasan mereka menolak Matheos Selanno dilantik sebagai Ketua DPRD Papua Barat karena yang bersangkutan bukan orang asli Papua.

Aliansi Orang Asli Papua akan menduduki Kantor DPRD Papua Barat jika Pemerintah Provinsi dan DPRD tetap menggelar pelantikan politisi partai Demokrat itu sebagai Ketua DPRD.

Dia menjelaskan, Demokrat sebagai partai pemenang awalnya mengusulkan Robert Melianus Nauw sebagai Ketua DPRD Papua Barat namun batal dilantik karena masalah hukum.

"Seharusnya Demokrat mengusulkan pengganti Robert Melianus Nauw adalah orang asli Papua pula dan tidak boleh mengusulkan orang non-Papua," katanya Apabila Partai Demokrat menggantikan Robert Melianus Nauw dengan politisi yang bukan orang asli Papua maka Partai Demokrat menciptakan konflik di Papua Barat.

Ia mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan kekhususan terhadap masyarakat Papua melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001, tentang Otonomi Khusus sehingga Partai Demokrat harus memberikan kesempatan bagi orang asli Papua menjadi Ketua DPRD Papua Barat. (Antara)