Suara.com - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengungkapkan, pihaknya kini tengah menangani kasus dugaan korupsi dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar lebih Rp37 triliun yang telah dikucurkan ke Pemerintah Provinsi Papua.
"Sebagian sudah dilakukan (penyelidikan) dan sudah diproses secara hukum. Kepala daerah yang juga sedang diselidiki," kata Badrodin di Mabes Polri, Rabu (19/8/2015).
Namun Badrodin mengaku tak tahu secara detail kepala daerah yang diduga terindikasi menyelewengkan dana pembangunan dari APBN tersebut.
Dia menambahkan, dugaan korupsi dana APBN itu tak hanya di sejumlah daerah Papua, namun juga terjadi di daerah-daerah lainnya.
"Saya tidak hafal detailnya. Sebenarnya tidak hanya di Papua saja, daerah lain juga ada," terangnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mencurigai penggunaan dan pengelolaan dana negara oleh pejabat daerah khususnya di Papua.
"Kami tidak sepakat dibilang menelantarkan Papua. Pemerintah bahkan telah mengucurkan Rp37 triliun lebih ke Papua, tidak jelas dananya kemana," kata Luhut di kantornya, Selasa (18/8) malam.
Menurutnya, Pemerintah telah memberikan perhatian lebih untuk Papua. Namun pejabat daerah di sana, dalam hal ini Bupati daerah setempat justru lebih banyak keluyuran ke Jakarta, dan jarang berada di daerahnya.
"Jangan menyalahkan Pemerintah (pusat), justru pejabat daerah di sana sering meninggalkan pos-pos daerahnya dan malah lebih banyak bermain di Jakarta," ujarnya.
Karena banyak pejabat daerah di Papua yang meninggalkan tugasnya dan keluyuran di Jakarta, Luhut telah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk membuat kebijakan dan menjatuhkan sanksi terhadap mereka yang abai dalam dinas. Para Bupati tersebut yang terbukti melanggar aturan juga akan ditindak tegas.
"Mendagri sepakat ada aturan sanksi bagi pejabat yang meniggalkan posnya. Kami akan mencari mereka yang lari dari tugasnya dan akan ditindak," tandasnya.
Berita Terkait
-
Potret Presiden Prabowo Musnahkan 214,84 Ton Narkoba Senilai Rp29,37 Triliun
-
Prabowo Janji Hadir jika Ada Penggerebekan Pabrik Narkoba, Kapolri: Anggota Sangat Termotivasi!
-
Narkoba Jenis Baru: Kapolri Ungkap Celah Hukum yang Dimanfaatkan Bandar!
-
Prabowo Tak Cawe-cawe Urusan Kapolri, Tapi Ngaku Titip Mantan Pengawal untuk..
-
Blak-blakan Prabowo: Ini Tugas Utama yang Saya Berikan ke Kapolri Sejak Hari Pertama!
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta