Menkopolhukam: Program Bela Negara Bukan Wajib Militer

Suara.com - Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, program bela negara bukanlah wajib militer.

"Ini bukan wajib militer. Tidak ada urusannya wajib militer," ujar Luhut di DPR, Jakarta, Selasa (13/10/2015).

Dia menerangkan, belum tahu secara mendetail program yang diusulkan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Namun, dia mendukung program ini dengan tujuan membangun rasa nasionalisme terhadap anak-anak muda.

"Ini sebenarnya saya ingin lihat detilnya. Ini sebenarnya untuk membangun rasa nasionalisme kita yang bagus buat anak muda kita," ujar dia.

Dalam waktu dekat, Kamis (16/10/2015) atau Jumat (17/10/2015), dia akan melakukan rapat dengan Ryamizard. Tujuannya untuk membahas hal ini. Sebab, program ini direncanakan muncul pada akhir tahun ini.

"Januari atau Oktober? saya cek lagi deh. terus terang, saya belum terbrief dengan utuh," tuturnya.

‎Tahun ini Kemhan akan mulai membina 4.500 kader pembina bela negara di 45 Kabupaten/Kota. Disetiap Kabupaten/Kota terdapat 100 Kader Pembina.‎

Kader pembina bela negara itu nantinya terdiri dari unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama.