Suara.com - Rohaniawan Benny Susatyo ikut angkat bicara mengenai terungkapnya rekaman percakapan Ketua DPR Setya Novanto yang diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat meminta saham kepada PT. Freeport Indonesia sebagai imbalan atas andil memperpanjang kontrak karya.
"Pejabat publik harus memegang teguh prinsip dasar etika politik. Itu perintah yang harus dijalankan karena menyangkut moralitas. Pelanggaran etika lebih besar daripada pelanggaran hukum," kata Romo Benny di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2015).
Menurut Romo Benny seharusnya Setya Novanto secara sukarela mundur dari Ketua DPR. Menurut dia tindakan seperti itu mencorengkan kredibilitas Parlemen.
"Kalau dia tidak mau mundur maka parlamen kita tidak akan mempunyai kredibilitas. Ini sebenarnya ambang kehancuran parlemen. Kita menghadapi situasi hancurnya peradaban parlemen. Parlemen antara ada dan tiada, kita menghadapi masalah besar," katanya.
Romo Benny kewenangan yang diberikan rakyat kepada Ketua DPR seharusnya dijaga sebaik mungkin.
"Ketika peradaban Parlemen dalam disorientasi ini maka peradaban kita akan mundur," katanya.
Percakapan Setya Novanto terkuak setelah Menteri ESDM Sudirman Said melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan, Senin (16/11/2015). Kasus ini terus bergulir.
Rekaman percakapan akan dibawa Mahkamah Kehormatan Dewan Bareskrim Polri untuk dianalisis keasliannya. Setelah dinyatakan itu asli suara Setya Novanto, mahkamah akan menggelar sidang dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Setya Novanto.
Di sejumlah kesempatan, Setya Novanto membantah keras mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia juga membantah minta saham dalam pertemuan dengan pimpinan Freeport. Ia menyayangkan beredarnya transkrip percakapan yang menurutnya tidak utuh.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT