Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Pandjaitan membantah bahwa ia sudah memberikan "lampu hijau" untuk menyediakan pulau bagi para pencari suaka.
"Itu tidak benar. Dengan pengalaman kami di Aceh dan Pulau Galang menangani pengungsi, ujung-ujungnya yang menderita adalah rakyat Indonesia," katanya saat memberikan keterangan pers kepada media massa di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat.
"Ini adalah masalah kemanusiaan. Jadi negara-negara yang terlibat harus ikut menyelesaikan. Apakah Indonesia akan menyediakan pulau untuk itu, saya katakan, kita belum berpikir sampai ke situ, nanti kita lihat ke depan apa yang terjadi. Masing-masing harus memberikan kontribusi terkait masalah kemanusiaan," imbuh dia.
Luhut menegaskan bahwa masalah penanganan pengungsi bukan hanya terkait dengan pendanaan. "Kita harus berpikir dua kali, jangan sampai kita menimbulkan ketidakstabilan di negara kita hanya karena ingin mengakomodasi negara lain." Pemerintah Indonesia masih mencari penyelesaian terbaik untuk masalah itu. Dan dengan kondisi terbaru saat ini, harus dilakukan dialog lagi, katanya.
Sementara itu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, tidak tampak indikasi bahwa masalah pengungsi tersebut akan dibahas dalam KTT ASEAN.
Dalam konteks penanganan isu pengungsi di Indonesia dan Malaysia, Menlu kedua negara pada September telah bertemu, bersama pihak IOM dan UNHCR, untuk membahas masalah ini dikaitkan dengan situasi baru di Eropa.
Eropa sedang menghadapi masalah gelombang masuk imigran dan beberapa negara Eropa juga merupakan negara yang biasanya bisa menampung pengungsi.
Dengan situasi baru saat ini, lanjut Menlu, proses penanganan pengungsi di Indonesia juga akan terpengaruh.
Ia menegaskan bahwa dalam menangani masalah migrasi tak tetap, mau tidak mau harus ada kerja sama antara negara asal, negara transit dan negara tujuan.
"Kalau tidak, akan kesulitan. Bantuan kemanusiaan merupakan satu hal. Namun yang lebih berkelanjutan adalah dengan mengatasi akar masalah, artinya harus dibicarakan dengan negara asal," kata Menlu. (Antara)
Berita Terkait
-
Tak Saling Sapa di Sidang Paripurna, Isu Keretakan Purbaya dan Luhut Kian Mencuat
-
Daftar 10 Pejabat Terkaya, Ada Raffi Ahmad hingga Mertua Jessica Mila
-
Dibalas Luhut, Ini 3 Purnawirawan yang Disebut Ganjar Mencla-Mencle
-
Saling Memanas Bongkar Borok, Ini Beda Latar Pendidikan Luhut Vs Tom Lembong Vs Bahlil
-
Adu Kekayaan Maruli Simanjuntak vs Sang Mertua Luhut Pandjaitan, Siapa Lebih Sultan?
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Sunscreen Menghilangkan Flek Hitam Usia 40 Tahun
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 5 Bedak Murah Mengandung SPF untuk Dipakai Sehari-hari, Mulai Rp19 Ribuan
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 50 Kode Redeem FF Terbaru 17 Januari 2026, Klaim Hadiah Gojo Gratis
Pilihan
-
Rupiah Makin Jatuh Nilainya, Hampir ke Level Rp 17.000/USD
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Untuk Jadi Bos BI
-
Suram! Indonesia Masuk Daftar 27 Negara Terancam Krisis Struktural dan Pengangguran
-
Jelang Kunjungan Prabowo ke Inggris, Trah Sultan HB II Tolak Keras Kerja Sama Strategis! Ada Apa?
-
Siapa Ario Damar? Tokoh Penting Palembang yang Makamnya Kini Dikritik Usai Direvitalisasi
Terkini
-
Saksi Sebut Digitalisasi Pendidikan Era Nadiem Makarim seperti Segelas Kopi Hitam yang Sudah Diramu
-
Geger! Wali Kota Madiun Terjaring OTT KPK, Ratusan Juta Rupiah Disita
-
Mensesneg Tegaskan Belum Ada Rencana Reshuffle Kabinet Prabowo
-
Eks Wamenaker Noel Batal Minta Amnesti ke Prabowo: Nggak Mau Cengeng, Ngeri Jubir KPK Sinis
-
Dari Gajah Aceh hingga Davos, Misi Ganda Prabowo Lobi Raja Charles dan Petinggi Dunia
-
Terkuak di Sidang! Anak Immanuel Ebenezer Disebut JPU Terima Tas Batik Berisi Rp3 Miliar
-
Mensesneg Respons Usulan E-Voting Pilkada, Pemerintah Buka Kajian Digitalisasi Pemilu
-
WRI Indonesia dan UK PACT Buka FIRST Bootcamp, Cetak Pemimpin Muda untuk Transportasi Sustainable
-
Pilkada Dipilih DPRD Belum Prioritas, Mensesneg: Bukan Langkah Mundur, Cuma Wacana Parpol
-
Ketua Komisi II DPR Tegaskan Rencana Kodifikasi Batal, Fokus Hanya Revisi UU Pemilu