Suara.com - Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengaku geli dengan sejumlah menteri atau pimpinan lembaga negara yang selalu memakai Nawa Cita dan Trisakti sebagai legitimasi untuk kebijakan mereka. Padahal, sebagian kebijakan mereka jauh dari semangat Nawa Cita dan Trisakti.
"Ini memang jadi beban ideologis PDI Perjuangan. Kita ingin memastikan strategi trisakti dan nawacita harus digunakan dalam policy pemerintah, tata pemerintah. Tapi banyak menteri yang menggunakan Nawa Cita atau Trisakti sebagai judgement, agak geli juga. Ini kok utang atas nama Nawa Cita, impor pakai nama Nawa Cita," kata Eva Sundari dalam diskusi bertema Bersih-bersih Kabinet, Menggusur Menteri Anti Nawa Cita dan Trisakti di Restoran Dua Nyonya, Jalan Cikini Raya, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (29/11/2015).
Nawa Cita dalam konteks ini merujuk pada visi-misi yang dipakai Joko Widodo dan Jusuf Kalla ketika kampanye di Pilpres 2014. Dalam visi misi dipaparkan sembilan agenda pokok untuk melanjutkan semangat perjuangan dan cita-cita Sukarno yang dikenal dengan istilah Trisakti, yakni berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Eva Sundari menilai kebijakan sejumlah menteri Kabinet Kerja masih mengedepankan kepentingan sendiri dibandingkan kepentingan masyarakat.
"Akhirnya Nawa Cita dan Trisakti dikalahkan, kedepankan interest mereka, ini gangguan," katanya.
Eva mengungkapkan PDI Perjuangan selalu memonitor dan mengevaluasi kebijakan Kabinet Kerja.
Jangankan menjalankan semangat Nawa Cita, sejumlah menteri disebut Eva tidak memahaminya.
"Gagasan Nawa Cita ini dipahami nggak? Jangan hanya legitimasi, tapi ruh Nawa Cita tidak dijelaskan. Ini (Nawa Cita dan Trisaksti) dijadikan pembenaran. Kami jeli awasi itu," ujar dia.
Berita Terkait
-
Jadi Tersangka Korupsi Gula, Ingat Lagi Alasan Tom Lembong Diberhentikan Jadi Mendag oleh Jokowi
-
Puan Pimpin Sidang Paripurna Terakhir DPR RI
-
CEK FAKTA: Prabowo Subianto Didepak dari Kabinet Kerja oleh Jokowi, Benarkah?
-
Kilas Balik Reshuffle Kabinet Selama Masa Pemerintahan Jokowi, Sudah 6 Kali Rombak Pasukan
-
Johnny G Plate Terancam Dicopot, Yasin Limpo dan Siti Nurbaya Berpotensi Digusur dari Kabinet Kerja Jokowi
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO