Gedung Baru KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah telah membatalkan undangan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menghadiri Festival Antikorupsi. Dia justru akan mendapatkan penghargaan dalam acara yang digelar di Bandung, Jawa Barat, 10-11 Desember besok.
"Ahok tetap diundang sebagai kapasitas gubernur yang rencananya akan menerima penghargaan terkait gratifikasi," kata Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji melalui pesan singkat, Selasa (8/12/2015).
Indriyanto menjelaskan, yang ada KPK hanya membatalkan Ahok sebagai narasumber di salah satu rangkaian acara dalam festival. Profesor Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana ini menjelaskan, perkara ini hanya miskomunikasi belaka.
"Karena beliau sudah akan mewakili Pemprov DKI bagi penerimaan penghargaan tersebut. Beliau tetap diharapkan kehadirannya kok,"tutp Anto.
Sebelumnya, Ahok mengaku KPK telah membatalkan undangan untuknya ke Festival Antikorupsi di Bandung, Jawa Barat. Ahok tidak mengetahui alasan pasti mengapa undangan terhadap dirinya itu dibatalkan.
"Sudah dibatalkan. Saya tidak tahu, tiba-tiba mereka email ke saya bilang acara untuk memperingati hari antikorupsi dunia dibatalkan oleh permintaan pimpinan KPK," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa sore.
Ahok menyesalkan pembatalan yang dilakukan KPK. "Pimpinan KPK yang mana yang batalkan aku juga tidak tahu. Suratnya juga tidak resmi, hanya lewat email. Ya sudahlah, kalau batal diundang," ujar dia.
Pembatalan undangan dicurigai terkait keterlibatan Ahok dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras yang saat ini sedang diproses KPK. Ahok menuding KPK ingin mengkriminalisasi dirinya.
"Mungkin Sumber Waras, mau kriminalisasi Ahok kali. Oknumnya aku tidak tahu," imbuh dia.
Mantan Bupati Belitung Timur itu menilai, KPK tak tahu malu jika ingin mengkriminalisasinya. Sebab, Ahok pernah mendapat penghargaan sebagai penggiat antikorupsi.
"Mau kriminal Ahok malu dong, Ahok sudah tercatat. Pak Ruki (Taufiequrachman Ruki, Ketua KPK) yang kasih penghargaan tiga mitra award antikorupsi di Tugu Proklamasi waktu memperingati hari antikorupsi dunia 2006 akhir," ujar dia.
Komentar
Berita Terkait
-
ICW Soroti Business Judgment Rule Danantara: Jadi Solusi atau Masalah Baru?
-
Marak Penyusup di Event Lari! 300 Personel Dikerahkan Amankan Rute Lari Pancasakti Run 2026
-
Buka Peluang ke World Marathon Majors, Pancasakti Run 2026 akan Dihadiri Ahok hingga Sandiaga Uno
-
Ayah Bunga Zainal Meninggal, Ahok Kirim Karangan Bunga Duka Cita
-
Sofyan Djalil Sebut Adanya Kriminalisasi Kebijakan Bikin Pejabat Jadi Penakut dan Hilang Kreativitas
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 2 Juli 2026, Ada Kuda hingga Anjing
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
PAN Tegaskan Kasus Syah Afandin Bukan 'Dosa' Partai: Itu Tanggung Jawab Pribadi!
-
Teka-teki Lokasi Muktamar NU, 5 Provinsi Ini Bersaing Ketat
-
DTKJ Usul Mikrotrans Tak Lagi Gratis, Tarif Rp 2.000 Dinilai Bikin Data Penumpang Lebih Akurat
-
Kenapa Warga Bela Bandar Narkoba? Bedah Kasus Katingan yang Tewaskan Aipda Yudhi Perdana
-
Kasus dr Icha Jadi Titik Balik, Kemenkes Siapkan Perpres Perlindungan Nakes hingga Aturan Sanksi
-
Heboh Gembok 'Sakti' Rp92,5 Miliar di Kemenimipas, Anggota DPR Temukan Harga Tak Wajar
-
DTKJ Usul Tarif Langganan Transjakarta Rp 200 Ribu per Bulan, Ada Diskon 20 Persen
-
Catatan Kritis DPR Soal Rencana Taruna Akmil Masuk Sekolah Rakyat
-
Dukung Liga Akar Rumput, Kadispora DKI Intruksikan Sudin Fasilitasi Talenta Sepak Bola Jalanan
-
Anak Disabilitas Psikososial Alami Hambatan di Sekolah, Apa yang Salah?