Gedung Baru KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah telah membatalkan undangan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menghadiri Festival Antikorupsi. Dia justru akan mendapatkan penghargaan dalam acara yang digelar di Bandung, Jawa Barat, 10-11 Desember besok.
"Ahok tetap diundang sebagai kapasitas gubernur yang rencananya akan menerima penghargaan terkait gratifikasi," kata Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji melalui pesan singkat, Selasa (8/12/2015).
Indriyanto menjelaskan, yang ada KPK hanya membatalkan Ahok sebagai narasumber di salah satu rangkaian acara dalam festival. Profesor Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana ini menjelaskan, perkara ini hanya miskomunikasi belaka.
"Karena beliau sudah akan mewakili Pemprov DKI bagi penerimaan penghargaan tersebut. Beliau tetap diharapkan kehadirannya kok,"tutp Anto.
Sebelumnya, Ahok mengaku KPK telah membatalkan undangan untuknya ke Festival Antikorupsi di Bandung, Jawa Barat. Ahok tidak mengetahui alasan pasti mengapa undangan terhadap dirinya itu dibatalkan.
"Sudah dibatalkan. Saya tidak tahu, tiba-tiba mereka email ke saya bilang acara untuk memperingati hari antikorupsi dunia dibatalkan oleh permintaan pimpinan KPK," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa sore.
Ahok menyesalkan pembatalan yang dilakukan KPK. "Pimpinan KPK yang mana yang batalkan aku juga tidak tahu. Suratnya juga tidak resmi, hanya lewat email. Ya sudahlah, kalau batal diundang," ujar dia.
Pembatalan undangan dicurigai terkait keterlibatan Ahok dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras yang saat ini sedang diproses KPK. Ahok menuding KPK ingin mengkriminalisasi dirinya.
"Mungkin Sumber Waras, mau kriminalisasi Ahok kali. Oknumnya aku tidak tahu," imbuh dia.
Mantan Bupati Belitung Timur itu menilai, KPK tak tahu malu jika ingin mengkriminalisasinya. Sebab, Ahok pernah mendapat penghargaan sebagai penggiat antikorupsi.
"Mau kriminal Ahok malu dong, Ahok sudah tercatat. Pak Ruki (Taufiequrachman Ruki, Ketua KPK) yang kasih penghargaan tiga mitra award antikorupsi di Tugu Proklamasi waktu memperingati hari antikorupsi dunia 2006 akhir," ujar dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Polda Metro Jaya Periksa Pandji Pragiwaksono Hari Ini Terkait Kasus Mens Rea
-
Ungkapan Duka Ahok atas Berpulangnya Eyang Meri: Wariskan Semangat Berani Tegakkan Kebenaran
-
Ekonom PEPS: Kriminalisasi Sengketa Bisnis Hambat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
-
Kesaksian Ahok Ungkap Borok Tata Kelola Pertamina 20132024, Pengamat Desak Kejaksaan Lakukan Ini
-
Kesaksian Ahok di Kasus Korupsi Pertamina Bikin Geger, Sentil Menteri BUMN
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
BPK Periksa Gus Yaqut, KPK Tegaskan Sudah Ada Koordinasi
-
Polri Jadi Bulan-bulanan, Prabowo: Itu Risiko, Dulu Jenderal TNI Dimaki-Dituduh Melanggar HAM
-
Indonesia Kejar Ciptakan Jutaan Green Jobs, Sudah Siapkah Talenta Kita?
-
Syarat Ikut Mudik Gratis Lebaran 2026, Catat Dokumen dan Cara Daftarnya
-
Digerebek di Kamar Hotel Dumai, WNA Malaysia Bawa 99.600 Butir Happy Five Senilai Rp39,8 Miliar!
-
Prabowo: MBG Mungkin Tidak Penting untuk Orang Cukup Berada Tapi Mayoritas Rakyat Perlu
-
Israel Gabung BoP Trump, Golkar: Kesempatan Indonesia Bisiki Netanyahu Soal Kemerdekaan Palestina
-
KPK Bantah Ada Penyidik Bernama Bayu Sigit yang Minta Rp10 Miliar untuk Tutup Kasus RPTKA
-
Tancap Gas! Polri Targetkan Bangun 1.500 SPPG Pada 2026, Bakal Serap 58 Ribu Tenaga Kerja
-
Prabowo Jawab Kritik MBG: Bukan Hamburkan Anggaran, Ini Hasil Efisiensi