- Pemerintah menargetkan penciptaan jutaan pekerjaan hijau, dengan target mencapai 5,3 juta pada 2029 untuk mendukung transformasi ekonomi.
- Tantangan utama saat ini adalah kesenjangan kompetensi talenta yang dibutuhkan industri dengan kurikulum pendidikan yang tersedia.
- Inklusivitas menjadi isu penting, menekankan perlunya akses adil bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dalam sektor tersebut.
Suara.com - Pemerintah Indonesia menargetkan penciptaan jutaan pekerjaan hijau dalam satu dekade ke depan. Dalam Peta Jalan Pengembangan Tenaga Kerja Hijau, Bappenas menetapkan target 4 juta pekerjaan hijau pada 2025, naik menjadi 5,3 juta pada 2029, atau sekitar 3,14% dari total lapangan kerja nasional.
Dalam proyeksi jangka panjang, transformasi ekonomi hijau diperkirakan mampu menciptakan hingga 15 juta pekerjaan baru pada 2045 serta mendorong pertumbuhan PDB hingga 6% per tahun.
Direktur Ketenagakerjaan Bappenas, Mariska Yasrie, menegaskan bahwa green jobs bukan sekadar jargon.
“Green jobs kini menjadi prioritas nasional. Pemerintah telah menyiapkan ekosistem dan kompetensi tenaga kerja, dengan target terukur melalui peningkatan jumlah tenaga kerja hijau profesional,” katanya.
Namun, di lapangan, kesiapan talenta masih menjadi tantangan utama. Industri mengaku banyak pekerja belum memiliki minat atau kompetensi yang dibutuhkan, terutama di sektor energi terbarukan.
Sheila Ratu Maharani dari Asosiasi Energi Surya Indonesia menuturkan, perusahaan sering harus membangun program internal dan task force untuk upskilling.
“Jumlah tenaga kerja ada, tapi kompetensi masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan industri,” ujarnya.
Koaksi Indonesia menemukan adanya mismatch antara keterampilan yang dibutuhkan industri dengan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang tersedia. Misalnya, sektor penyimpanan energi menuntut kompetensi spesifik yang cepat berkembang, sementara sistem pendidikan belum mampu mengimbangi perubahan teknologi.
“Kalau mismatch ini tidak segera dijawab, kita bisa kehilangan momentum transisi hijau,” tegas Azis Kurniawan, Manajer Kebijakan dan Advokasi Koaksi Indonesia.
Baca Juga: Kementerian PU Terus Tangani Layanan Air Bersih bagi Masyarakat Aceh Tamiang Pascabencana
Akademisi Indra Ardiyanto dari LSPR Communication & Business Institute menyoroti hal serupa. Ia menyebut literasi mahasiswa tentang green jobs masih terbatas dan menekankan perlunya perguruan tinggi memperbarui kurikulum agar sesuai kebutuhan industri.
Selain gap keterampilan, inklusivitas juga menjadi sorotan. Penyandang disabilitas, yang mencakup 8-10% populasi, kurang dari 5% bekerja di sektor formal.
Tolhas Damanik dari PPDI menekankan prinsip no one left behind. “Inklusivitas harus dibangun sejak awal, bukan sekadar formalitas,” katanya.
Koaksi Indonesia menegaskan, green jobs hanya akan menjadi mesin pertumbuhan berkelanjutan jika talenta siap secara kompetensi dan aksesnya adil bagi perempuan, pemuda daerah, dan penyandang disabilitas.
“Transisi hijau bukan pilihan, tapi kebutuhan. Tantangannya memastikan talenta Indonesia siap menjadi pelaku utama perubahan ini,” tutup Azis.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya