Dalami Kasus Gatot, KPK Panggil Istri Legislator Sumut

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap istri Anggota DPRD Sumatera Utara Chaidir Ritonga, Susi Machdarwati Napitupulu. KPK akan meminta keterangannya soal suap Gubernur nonaktif Sumut Gatot Pujo Nugroho kepada para wakil rakyat.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan masyarakat KPK, Yuyuk Andriati,Kamis (10/12/2015).

Diduga kuat, putri politisi senior Golkar Burhanuddin Napitupulu itu akan dimintai keterangan soal aliran dana suap dari Gatot yang masuk ke kantong suaminya. Sebagai istri, dia diduga tahu banyak soal uang haram yang diterima Chaidir.

Selain Susi, dalam kasus ini, KPK juga memanggil Staf Ahli Fraksi Gerindra DPRD Sumut Marasutan Ritonga. Namun, dia dipanggil untuk menjadi saksi bagi tersangka Chaidir Ritonga.

"Dia akan diperiksa sebagai saksi tersangka CHR," kata Yuyuk.

Kasus suap ke DPRD Sumut mengemuka ketika KPK menetapkan enam tersangka pada Selasa 3 November 2015. Mereka adalah Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho, Ketua DPRD Sumut 2014-2019 Ajib Shah, Ketua DPRD Sumut 2009-2014 Saleh Bangun, dan Wakil Ketua DPRD Sumut 2009-2014: Chaidir Ritonga, Kamaludin Harahap dan Sigit Pramono Asri.

Suap diduga diberikan terkait beberapa hal. Fulus mengalir untuk persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut 2012-2014, persetujuan perubahan APBD provinsi Sumut 2013 dan 2014, pengesahan APBD Sumut 2014 dan 2015 dan penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD provinsi Sumut tahun 2015.

Gatot yang diduga sebagai pemberi disangka Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, kelima legislator yang diduga penerima suap disangka Pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.