Wagub Sumut Diperiksa KPK
Kejaksaan Agung kembali memeriksa pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial, Selasa (1/12/2015). Untuk pemeriksaan kali ini Erry diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Sumut Eddy Sofyan (ES).
"Saya datang untuk melanjutkan pemeriksaan yang kemarin. Kemarin tentang pak GPN (Gatot Pudjo Nugroho), dan hari ini ES. Saya diminta untuk menjadi saksi dua tersangka itu," jelas Erry di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (1/12/2015).
Saat ditanya mengenai terkait pertemuan antara dirinya dengan Gatot yang dimediasi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Erry menyanggah. Dia membantah pertemuan itu.
"Tidak ada itu," jawab Erry singkat.
Sementara itu, Ketua Tim Penyidik Kasus Dana Hibah dan Bansos Sumut, Victor Antonius menuturkan, Erry kali ini dimintai keterangannya untuk kepentingan tersangka Eddy. Apakah Erry berpotensi menjadi tersangka baru dalam kasus ini, Victor enggan menjelaskan.
"Saya belum bisa sampaikan," ujarnya.
Senin (30/11) kemarin, Erry menjalani diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Gatot. Dalam pemeriksaan, Erry menjelaskan kronologi permohonan dana hibah dan bansos.
"(Dana bansos) itu dimulai dari pemohon diajukan ke Gubernur dan Sekda. Kemudian Gubernur dan Sekda dikembalikan kepada beberapa SKPD untuk dilakukan evaluasi. Setelah itu direkomendasikan masuk ke anggaran baru yang menjadi APBD. Proses itu yang ditanya," kata Erry.
Dia mengungkapkan, ada yang tidak sesuai pada saat pencairan dana tersebut. Berdasakan Surat Keputusan Gubernur, ada 1.482 lembaga yang terdaftar sebagai penerima. Namun yang teralisasi di akhir tahun itu hanya 923.
"Dana yang di bawah Rp100 juta itu ditandatangani oleh Kepala Biro keuangan, Rp100 - Rp150 juta ditandatangani pak Sekda. Saya sendiri Rp151 - Rp200 juta. Kemudian diatas 200 juta ditandatangani oleh Guberbur," bebernya.
Erry mengungkapkan, dari total 923 penerima bansos yang terealisasi, 37 di antaranya dia tandatangani sendiri. Dirinya mengklaim, semua penerima dana bansos sudah melakukan pertanggungjawaban.
"Hanya yang terlambat melaporkan LPJ (laporan pertanggungjawaban) 12 lembaga," katanya.
Komentar
Berita Terkait
-
KPK Tancap Gas Sidik Korupsi Bansos, Meski Rudi Tanoe Terus Ajukan Praperadilan
-
Tak Terima Jadi Tersangka, Kakak Hary Tanoe Kembali Ajukan Praperadilan Lawan KPK
-
Pemprov DKI Efisiensi Anggaran Terkait Pemotongan TKD, PSI Wanti-wanti: KJP dan Transportasi Jangan
-
Mensos Gus Ipul Bebas Tugaskan Staf Ahli yang Jadi Tersangka Korupsi Bansos di KPK
-
Staf Ahli Kemensos Jadi Tersangka Korupsi Bansos, Sebut Jadi Korban Perintah Mensos Juliari Batubara
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Perkuat Kualitas PMI, Perusahaan Asal Taiwan Teken MoU dengan Anak Perusahaan BPJS Ketenagakerjaan
-
Nasib 8 ABK di Ujung Tanduk, Kapal Terbakar di Lampung, Tim SAR Sisir Lautan
-
30 Tahun Jadi TPS, Lahan Tiba-tiba Diklaim Pribadi, Warga Pondok Kelapa 'Ngamuk' Robohkan Pagar
-
Baju Basah Demi Sekolah, Curhat Pilu Siswa Nias Seberangi Sungai Deras di Depan Wapres Gibran
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat
-
Mendagri Bersama Menteri PKP Resmikan Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana di Tapanuli Tengah
-
Percepat Pemulihan Pascabencana, Mendagri Instruksikan Pendataan Hunian Rusak di Tapanuli Utara
-
Jabotabek Mulai Ditinggalkan, Setengah Juta Kendaraan 'Eksodus' H-5 Natal
-
Mubes Warga NU Keluarkan 9 Rekomendasi: Percepat Muktamar Hingga Kembalikan Tambang ke Negara
-
BNI Bersama BUMN Peduli Hadir Cepat Salurkan Bantuan Nyata bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra