Wagub Sumut Diperiksa KPK
Baca 10 detik
Kejaksaan Agung kembali memeriksa pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial, Selasa (1/12/2015). Untuk pemeriksaan kali ini Erry diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Sumut Eddy Sofyan (ES).
"Saya datang untuk melanjutkan pemeriksaan yang kemarin. Kemarin tentang pak GPN (Gatot Pudjo Nugroho), dan hari ini ES. Saya diminta untuk menjadi saksi dua tersangka itu," jelas Erry di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (1/12/2015).
Saat ditanya mengenai terkait pertemuan antara dirinya dengan Gatot yang dimediasi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Erry menyanggah. Dia membantah pertemuan itu.
"Tidak ada itu," jawab Erry singkat.
Sementara itu, Ketua Tim Penyidik Kasus Dana Hibah dan Bansos Sumut, Victor Antonius menuturkan, Erry kali ini dimintai keterangannya untuk kepentingan tersangka Eddy. Apakah Erry berpotensi menjadi tersangka baru dalam kasus ini, Victor enggan menjelaskan.
"Saya belum bisa sampaikan," ujarnya.
Senin (30/11) kemarin, Erry menjalani diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Gatot. Dalam pemeriksaan, Erry menjelaskan kronologi permohonan dana hibah dan bansos.
"(Dana bansos) itu dimulai dari pemohon diajukan ke Gubernur dan Sekda. Kemudian Gubernur dan Sekda dikembalikan kepada beberapa SKPD untuk dilakukan evaluasi. Setelah itu direkomendasikan masuk ke anggaran baru yang menjadi APBD. Proses itu yang ditanya," kata Erry.
Dia mengungkapkan, ada yang tidak sesuai pada saat pencairan dana tersebut. Berdasakan Surat Keputusan Gubernur, ada 1.482 lembaga yang terdaftar sebagai penerima. Namun yang teralisasi di akhir tahun itu hanya 923.
"Dana yang di bawah Rp100 juta itu ditandatangani oleh Kepala Biro keuangan, Rp100 - Rp150 juta ditandatangani pak Sekda. Saya sendiri Rp151 - Rp200 juta. Kemudian diatas 200 juta ditandatangani oleh Guberbur," bebernya.
Erry mengungkapkan, dari total 923 penerima bansos yang terealisasi, 37 di antaranya dia tandatangani sendiri. Dirinya mengklaim, semua penerima dana bansos sudah melakukan pertanggungjawaban.
"Hanya yang terlambat melaporkan LPJ (laporan pertanggungjawaban) 12 lembaga," katanya.
Komentar
Berita Terkait
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka
-
Strike Back KPK di Pengadilan, 117 Saksi dan 333 Dokumen Jadi Bukti Sah Tersangka Rudy Tanoe
-
Serangan Balik KPK! Bongkar Aliran Dana Rp 108 Miliar ke Perusahaan Rudy Tanoe
-
KPK Ungkap Persekongkolan Rudy Tanoe dengan Eks Mensos Juliari Batubara di Korupsi Bansos
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO