Bila PNS Jadi Gubernur, Ahok: Harus Hapus Stigma Korup dan Bodoh

Suara.com - Meski pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta masih tahun 2017, eskalasi politik di Jakarta tahun 2015 mulai menghangat.

Nama-nama tokoh yang disebut-sebut bakal masuk ke bursa pilkada sudah bermunculan.

Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau disapa Ahok yang akan maju lagi lewat jalur independen mengatakan kalau nanti ada pegawai negeri sipil Pemerintah Provinsi DKI jakarta yang ikut mencalonkan diri dan menang, harus mampu menghapus citra negatif yang melekat pada pegawai pemerintahan.

 "Kalau bisa PNS yang bagus, supaya ini kan bisa menghapus stigma. Pejabat kan biasanya malas, korupsi dan bodoh, PNS juga begitu, politisi juga begitu," kata Ahok di Balai Kota, Senin (28/12/2015).

Ahok menambahkan PNS harus bisa membuktikan kalau tidak semuanya korup.

"Nah kita buktikan nggak, kita kerja rajin ko pagi masuk sampai malam. Nggak korupsi, nggak terima suap," ucapnya

 Ahok berharap PNS yang mencalonkan diri menjadi gubernur atau wakil gubernur harus menerapkan perilaku bersih dan bebas dari korupsi.

"Kalau ada PNS yang ikut maju ini itu, dia bisa buktikan, dia bersih nggak korupsi, yang penting itu saja. Saya butuh PNS yang bisa buktikan tidak terima suap dan tidak korupsi, nggak terlibat kasus," Ahok.

Menanggapi isu Ahok nanti akan duet dengan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Saefullah, Ahok menyerahkan sepenuhnya kepada pendukungnya, komunitas Teman Ahok.

"Nggak tahu. Tergantung Teman Ahok Nanti," katanya.

Saefullah merupakan salah satu nama yang masuk daftar penjaringan kandidat yang dilakukan Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra ‎DKI Jakarta.

Selain Saefullah, Gerindra juga menjaring tujuh nama lainnya, yakni Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M. Taufik, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Ketua Komisi D DPRD DKI Muhammad Sanusi, mantan Pangdam Jaya Mayjen (Purn) Sjafrie Syamsoedin, anggota Dewan Pembina Gerindra Sandiaga S. Uno.