Suara.com - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar hasil Munas Riau Akbar Tandjung beserta Ketua Umum Golkar hasil Munas Jakarta Agung Laksono, menyatakan tidak menghadiri Rapat Pimpinan Nasional yang diselenggarakan kubu Aburizal Bakrie (Ical).
Secara terpisah, kedua tokoh Golkar itu mengungkapkan alasannya tidak menghadiri Rapimnas kubu Ical yang rencananya diselenggarakan di Jakarta Convention Center, Sabtu ini.
"Saya sudah ada jadwal keluar kota," kata Akbar Tandjung di Jakarta, Jumat (22/1/2016), ketika ditanya wartawan tentang kehadirannya dalam Rapimnas pada Sabtu ini (23/1/2016).
Akbar mempersilahkan jika Aburizal Bakrie akan menyelenggarakan Rapimnas, sepanjang tidak bermuara pada upaya penyelenggaraan Munas di luar dari Tim Transisi.
Menurut Akbar, munas hanya boleh diselenggarakan Tim Transisi Golkar, sesuai amanat Mahkamah Partai Golkar.
Sementara Agung Laksono menyatakan enggan menghadiri Rapimnas kubu Aburizal karena dinilai tidak memiliki legalitas.
Bagi Agung Laksono, kepengurusan Golkar sejak Januari 2016 sedang vakum di mana tidak ada satu pun kubu yang diakui pemerintah, sehingga tidak ada dasar hukum bagi Aburizal menyelenggarakan Rapimnas.
"Kami memandang tidak perlu lah mengikuti Rapimnas itu, apalagi Tim Transisi sudah terbentuk. Saya khawatir kalau salah satu bikin Rapimnas, lalu besok semua bikin Rapimnas, malah memperkeruh keadaan," ujar Agung Laksono.
Pada Sabtu ini (23/1/2016), Golkar kubu Aburizal Bakrie dijadwalkan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) sebagai ajang konsolidasi politik dengan kader daerah. Rapimnas ini rencananya berlangsung selama tiga hari. (Antara)
Berita Terkait
-
KPK Usul Capres Harus dari Kader Partai, Golkar: Ideal, Tapi Jangan Tutup Pintu untuk Figur di Luar
-
Rudy Masud Didemo di Kaltim, Sekjen Golkar Ingatkan Kader: Peka ke Rakyat, Hindari Gaya Hidup Mewah
-
Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan
-
Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti
-
Mengapa Parpol Melawan Usul KPK Soal Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum?
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
-
Anak-anak Kena ISPA hingga Pneumonia, Warga Terdampak RDF Rorotan Siapkan Gugatan Class Action
-
Kriminolog Soroti Penangkapan 8 Teroris Poso: Sel Radikal Masih Aktif Beregenerasi
-
Endus Bau Amis Korupsi RDF Rorotan, Massa Geruduk Gedung DPRD DKI: Pansus Jangan Mati Suri!
-
Teruskan Perjuangan Kakak, Menkes Beri Beasiswa Pendidikan Dokter untuk Adik Mendiang Myta Aprilia