Suara.com - Sesepuh Partai Golkar yang juga mantan Presiden RI ketiga BJ Habibie meminta pemerintah tetap bersikap netral dan tidak memihak dalam menyikapi konflik internal partai politik.
Hal itu disampaikan BJ Habibie saat memberikan pidato dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar yang diselenggarakan kubu Aburizal Bakrie di Jakarta, Sabtu malam (23/1/2016).
"Saya ini hanya punya satu kartu partai yaitu Golkar, tapi saya tidak boleh hanya memihak Golkar, saya harus memihak kepentingan bangsa. Maka itu saya ucapkan terima kasih dengan kehadiran bapak Menkopolhukam dan Menkumham di sini (dalam Rapimnas Golkar)," ujar Habibie.
Habibie meyakini kehadiran Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan dan Menkumham Yasona Laoly di Rapimnas Golkar merupakan instruksi Presiden Joko Widodo, dan dalam hal ini sebagai wujud netralitas pemerintah dalam menyikapi partai Golkar yang kini sedang dilanda konflik.
"Saya ambil kesimpulan, karena saya pernah memimpin bangsa ini, tidak mungkin anggota kabinet jalan sendiri kalau tidak ada instruksi presiden," kata Habibie disambut tawa Luhut dan Yasona.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly tampak menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar yang diselenggarakan kubu Aburizal Bakrie di Jakarta, Sabtu malam.
Kehadiran keduanya mewakili undangan yang ditujukan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Luhut dan Yasona tiba dalam Rapimnas Golkar secara beriringan sekitar pukul 20.00. Kehadiran keduanya mendapat tepuk tangan riuh peserta Rapimnas.
Yasona Laoly mendapat perhatian karena dirinya belum mengesahkan kepengurusan Golkar hingga saat ini.
Belum diketahui apakah kehadiran Yasona beserta Luhut selaku utusan pemerintah dapat diartikan bentuk restu pemerintah terhadap penyelenggaraan Rapimnas kubu Aburizal Bakrie atau tidak. Sebab Rapimnas ini disebut-sebut sejumlah pihak ilegal karena diselenggarakan kepengurusan yang belum disahkan pemerintah.
Selain Luhut dan Yasona, dalam Rapimnas itu tampak hadir sejumlah tokoh antara lain Wakil Ketua MPR Mahyudin, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanusoedibjo, Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan, Ketua DPR Ade Komaruddin, Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Fraksi Hanura di DPR RI Nurdin Tampubolon, Ketua Umum PPP Djan Faridz dan juga Presiden RI ketiga BJ Habibie. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
Terkini
-
Digerebek Satpol PP Diduga Sarang Prostitusi, Indekos di Jakbar Bak Hotel: 3 Lantai Diisi 20 Kamar!
-
Usai Siswa Keracunan Massal, DPR Temukan Ribuan SPPG Fiktif: Program MBG Prabowo Memang Bermasalah?
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi