Suara.com - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta pemerintah memberikan pembinaan pada pengikut Gafatar agar sadar akan kesalahan dan kekeliruannya.
"Pemerintah harus mengambil sikap dan tindakan tegas terhadap pemimpinnya dan memberikan bimbingan serta penyuluhan kepada para pengikutnya bekerja sama dengan para ulama dan tokoh masyarakat agar mereka sadar dengan kekeliruannya," ujar Anwar di Jakarta, Selasa.
Dengan adanya pembinaan, diharapkan para pengikut Gafatar dapat kembali hidup bersama anggota masyarakat lainnya.
Menurut Anwar, keberadaan Gafatar tidak hanya merusak Islam tetapi juga mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Ajaran Gafatar ini tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti tidak wajib salat dan puasa. Padahal kedua ibadah itu, merupakan bagian pokok dari Rukun Islam. Kalau kedua ibadah itu tersebut ditinggalkan, maka jelas-jelas akan merusak nilai - nilai Islam dalam diri orang tersebut," terang dia.
Selain itu, kalau sepak terjang Gafatar tidak dihentikan maka akan mengancam eksistensi NKRI karena memiliki ideologi yang tidak sama dengan negara dan bangsa, karena kelompok Gafatar ingin membentuk sebuah negara dengan ideologi sendiri.
"Mereka bahkan terindikasi telah membentuk struktur pemerintahan sendiri dari negara yang mereka cita-citakan." Oleh karena itu, Anwar mengharapkan pemerintah tanpa ragu mengambil sikap tegas terhadap para pemimpinnya dan memberikan pembinaan pada para pengikutnya. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan