Suara.com - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta pemerintah memberikan pembinaan pada pengikut Gafatar agar sadar akan kesalahan dan kekeliruannya.
"Pemerintah harus mengambil sikap dan tindakan tegas terhadap pemimpinnya dan memberikan bimbingan serta penyuluhan kepada para pengikutnya bekerja sama dengan para ulama dan tokoh masyarakat agar mereka sadar dengan kekeliruannya," ujar Anwar di Jakarta, Selasa.
Dengan adanya pembinaan, diharapkan para pengikut Gafatar dapat kembali hidup bersama anggota masyarakat lainnya.
Menurut Anwar, keberadaan Gafatar tidak hanya merusak Islam tetapi juga mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Ajaran Gafatar ini tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti tidak wajib salat dan puasa. Padahal kedua ibadah itu, merupakan bagian pokok dari Rukun Islam. Kalau kedua ibadah itu tersebut ditinggalkan, maka jelas-jelas akan merusak nilai - nilai Islam dalam diri orang tersebut," terang dia.
Selain itu, kalau sepak terjang Gafatar tidak dihentikan maka akan mengancam eksistensi NKRI karena memiliki ideologi yang tidak sama dengan negara dan bangsa, karena kelompok Gafatar ingin membentuk sebuah negara dengan ideologi sendiri.
"Mereka bahkan terindikasi telah membentuk struktur pemerintahan sendiri dari negara yang mereka cita-citakan." Oleh karena itu, Anwar mengharapkan pemerintah tanpa ragu mengambil sikap tegas terhadap para pemimpinnya dan memberikan pembinaan pada para pengikutnya. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Terdakwa Kasus Pemerasan K3 Klaim Dapat Surat Kaleng, Apa Isinya?
-
Kapolri Bakal Lakukan Revisi Perkap Hingga Perpol Usai Terbitnya Rekomendasi KPRP
-
Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas
-
3 Bos KoinWorks Dijebloskan ke Bui, Skandal Korupsi Kredit Rp 600 Miliar
-
Soal Ketimpangan Personel Polri, Kapolri: Ada yang Harus Dirampingkan dan Diperkuat
-
Jangan Cuma Salahkan Sopir! DPR Soroti Kondisi Jalan Nasional di Balik Kecelakaan Maut Bus ALS
-
Resmi! Muktamar ke-35 NU Digelar 1-5 Agustus 2026, Siap Pilih Ketum PBNU dan Rais Aam
-
Listyo Sigit Buka Suara soal Rekomendasi Calon Kapolri Harus Punya Sisa Masa Dinas 2-3 Tahun
-
Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama Muncul di Dakwaan Korupsi, Menkeu: Tak Dinonaktifkan
-
Gus Ipul Bantah Tahan SK Jelang Muktamar PBNU: Itu Kabar Menyesatkan