Suara.com - Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada semua bagian hubungan masyarakat kementerian dan lembaga non kementerian mampu merespon dengan cepat setiap ada masalah dan memberikan informasi kepada publik. Jokowi tak ingin menerima laporan bahwa kinerja mereka masih buruk.
"Jangan lagi saya mendengar bahwa masyarakat menemui humas saja sulit. Padahal kita yang harus mencari mereka (masyarakat) untuk memberikan informasi," kata Jokowi pada pertemuan dengan humas kementerian dan lembaga non kementerian serta BUMN di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/2/2016).
Jokowi menambahkan jangan sampai pemerintah maupun BUMN yang telah bekerja keras, namun tidak diinformasikan ke publik dengan baik. Ia memerintahkan agar humas meninggalkan pola kerja lama.
"Bagaimana masyarakat akan tahu, informasikan apa yang telah dikerjakan. Gunakan cara-cara baru dalam menyampaikan informasi, tinggalkan pola-pola lama," katanya.
Jokowi mencontohkan beberapa hal yang seharusnya dapat diinformasikan kepada masyarakat, seperti Kredit Usaha Rakyat, dimana terjadi penurunan suku bunga 22-23 persen menjadi 11-12 persen, bahkan tahun ini akan diturunkan lagi menjadi sembilan persen. Hal itu harus disampaikan dengan mudah kepada masyarakat.
"Bagaimana masyarakat akan tahu jika tidak diinformasikan, karena KUR diperlukan masyarakat. Beritahukan juga cara mendapatkan KUR kepada masyarakat," kata Jokowi.
Jokowi mencontohkan tentang penenggelaman kapal yang menangkap ikan secara ilegal. Menurut dia jangan hanya berita kapalnya saja yang diangkat, tapi jelaskan bahwa pemerintah bertindak tegas dalam menghadapi kapal penangkap ikan ilegal.
Di bidang perminyakan misalnya, bagaimana pemerintah dapat membubarkan Petral yang telah ada selama puluhan tahun.
"Harus ada penjelasan karena merupakan sesuatu yang sangat besar sekali. Kenapa Petral bubar dan akhirnya rakyat dapat apa," tutur dia.
Presiden menekankan pentingnya melibatkan masyarakat. Ia memberi contoh cara baru dalam berkomunikasi, misalnya dengan mulai melibatkan masyarakat dalam program pemerintah maupun BUMN, misalnya apa nama jalan tol, bandara atau pelabuhan.
"Apa nama kereta cepat? Mungkin halilintar. Beri kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat," katanya.
"Kesampingkan ego sektoral. Kedepankan kebersamaan dan sinergi. Jangan hanya fokus pada masalah-masalah yang ada di kementeriannya saja," Jokowi menambahkan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
PSSI Protes AFC, Wasit Laga Timnas Indonesia di Ronde 4 Kok dari Timur Tengah?
-
Kuliah di Amerika, Tapi Bahasa Inggris Anak Pejabat Ini Malah Jadi Bahan Ledekan Netizen
Terkini
-
Mahfud MD Sebut RUU Perampasan Aset Bikin Koruptor Ketakutan, Segera Bahas dan Disahkan!
-
Tuai Kritik, KPU Batal Sembunyikan Ijazah Capres dan Cabut Keputusan Kontroversial
-
Resmi Dibatalkan, KPU Klaim Gandeng KPI Rancang Aturan Rahasiakan Ijazah Capres-Cawapres
-
Blusukan ke RSUD Budi Asih, Gubernur Pramono Soroti 95 Persen Pasien BPJS dan Janjikan Renovasi IGD
-
Golkar Usul Pengendalian Medsos Lewat SIM Card, Bukan Batasi Akun
-
Dasco - Sjafrie Sjamsoeddin Sempat Bicara 4 Mata di Ruang Tertutup, Ini yang Dibahas
-
KPK Telusuri Dana Korupsi Haji ke PBNU, Mahfud MD: Segera Tetapkan Tersangkanya Siapa Saja
-
Viral Isu Perselingkuhan Guncang Polri, Irjen Krishna Murti Dimutasi Jadi Staf Ahli Kapolri
-
Mendagri Tito Pacu Daerah Optimalkan Bonus Demografi Menuju Indonesia Emas 2045
-
'Ini Tugas Negara!' DPR Ultimatum Polisi Usut Tuntas 3 Mahasiswa Hilang Usai Demo Akhir Agustus