Suara.com - DPR yang ingin merevisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Keinginan DPR itu akan berdampak negatif bagi lembaga legislasi tersebut.
Sebab itu dinilai melemahkan KPK. Sehingga data terakhir, hal itu menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap DPR.
"Dalam setahun terakhir ini, trust atau kepercayaan kepada DPR dan Partai politik merosot. Dan terkait revisi UU KPK berpengaruh negatif terhadap kepercayaan publik kepada DPR," kata Direktur Riset Lembaga Survei Indonesia di Jalan Cikini Menteng, Jakarta Pusat, Senin(8/2/2016).
Padahal kalau dibandingkan dengan lembaga lain, kepecayaan publik terhadap lembaga DPR saat ini sudah sangat rendah. Dibandingkan dengan KPK yang mendapat kepercayaan publik pada nomor teratas. Di mana raihanya mencapai 79,6 persen.
"Kepercayaan politik (trust) merupakan modal berharga bagi pemegang saham kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Semakin tinggi kepercayaan politik yang diperoleh, semakin besar pula pemegang kekuasaan untuk mendapatkan dukungan atas inisiatif dan kebijakan yang mereka buat," kata Hendro.
Berita Terkait
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Lama Bungkam, Istri Arya Daru Pangayunan Akhirnya Buka Suara: Jangan Framing Negatif
-
Karlip Wartawan CNN Dicabut Istana, Forum Pemred-PWI: Ancaman Penjara Bagi Pembungkam Jurnalis!
-
AJI Jakarta, LBH Pers hingga Dewan Pers Kecam Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis CNN oleh Istana
-
Istana Cabut kartu Liputan Wartawan Usai Tanya MBG ke Prabowo, Dewan Pers: Hormati UU Pers!
-
PIP September 2025 Kapan Cair? Cek Nominal dan Ketentuan Terkini
-
PLN Perkuat Keandalan Listrik untuk PHR di WK Rokan Demi Ketahanan Energi Nasional
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan, Eksekusi Terpidana Kasus Pencemaran Nama Baik JK Tetap Berlanjut
-
Roy Suryo Sindir Keras Acara UGM yang Dihadiri Menteri Sepi Peminat: Ini Karma Bela Ijazah Jokowi!
-
Dokter Tifa Bongkar Cuitan Akun Fufufafa Soal 'Lulusan SMP Pengen Mewah': Ndleming!
-
Mardiono Tinggalkan Arena Muktamar Usai Disoraki, Agus Suparmanto Terpilih Aklamasi Jadi Ketum PPP