Suara.com - DPR yang ingin merevisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Keinginan DPR itu akan berdampak negatif bagi lembaga legislasi tersebut.
Sebab itu dinilai melemahkan KPK. Sehingga data terakhir, hal itu menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap DPR.
"Dalam setahun terakhir ini, trust atau kepercayaan kepada DPR dan Partai politik merosot. Dan terkait revisi UU KPK berpengaruh negatif terhadap kepercayaan publik kepada DPR," kata Direktur Riset Lembaga Survei Indonesia di Jalan Cikini Menteng, Jakarta Pusat, Senin(8/2/2016).
Padahal kalau dibandingkan dengan lembaga lain, kepecayaan publik terhadap lembaga DPR saat ini sudah sangat rendah. Dibandingkan dengan KPK yang mendapat kepercayaan publik pada nomor teratas. Di mana raihanya mencapai 79,6 persen.
"Kepercayaan politik (trust) merupakan modal berharga bagi pemegang saham kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Semakin tinggi kepercayaan politik yang diperoleh, semakin besar pula pemegang kekuasaan untuk mendapatkan dukungan atas inisiatif dan kebijakan yang mereka buat," kata Hendro.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Prabowo Bakal Copot Lagi Pejabat 'Telur Busuk', Hashim Djojohadikusumo: Semua Opsi di Atas Meja
- 35 Link Poster Ramadhan 2026 Simpel dan Menarik, Gratis Download!
- Kronologi Penembakan Pesawat Smart Air di Papua: Pilot dan Kopilot Gugur Usai Mendarat
Pilihan
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
Terkini
-
Wapres Gibran Dorong Percepatan RUU Perampasan Aset untuk Miskinkan Koruptor
-
Aksi Guru Madrasah di DPR: Soal PPPK, Tunjangan, dan Ketimpangan Sistem
-
Rampung Akhir Bulan, Taman Bendera Pusaka Bakal Alih Fungsi Jadi 'Waduk' Saat Curah Hujan Tinggi
-
Prabowo Tidak Akan Anugerahkan Tanda Kehormatan ke Kapolri, Ini Alasannya
-
Pertemuan Prabowo dengan Taipan Dikritik: Kontradiktif dengan Semangat Lawan Oligarki!
-
Bukan Inisiatif Prabowo, Ahmad Khozinudin Sebut 5 Pengusaha Panik dan Minta Ketemu
-
Gus Ipul Desak Wali Kota Denpasar Tarik Ucapan Dinilai Menyesatkan Publik
-
Sarmuji Tegas ke Kader Golkar: Jangan Ada Jeruk Makan Jeruk di Koalisi
-
Ungkap Bobroknya Pilkada Langsung, Pengamat Singgung Perbaikan Sistem Pemilu
-
Noel Bongkar Teka-teki Parpol Tiga Huruf Berinisial 'K' di Kasus Korupsi K3 Kemenaker