Suara.com - Pimpinan KPK bertemu Presiden Joko Widodo, Senin (22/2/2016) pagi tadi di Istana Kepresidenan. Pertemuan tersebut untuk membahas apakah revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupusi terus dilanjutkan atau malah sebaliknya dibatalkan.
"Pertemuan antara DPR dengan presiden dan juga pimpinan KPK, untuk diundang hadir kesana untuk membicarakan mengenai revisi UU ini," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK, Yuyuk Andriati Iskak saat dikonfirmasi Senin.
Pertemuan itu lantaran KPK menerima banyak menerima desakan dari masyarakat untuk menolak revisi UU KPK. Terutama dari pegiat antikorupsi.
"Karena mengingat desakan publik sudah demikian banyak dan masif. Di KPK setiap hari juga ada kelompok-kelompok yang datang mendukung KPK menolak revisi UU KPK," kata Yuyuk.
Namun perempuan yang akrab disapa Yeye tersebut kembali menegaskan bahwa sebenarnya sudah sejak awal Pimpinan KPK menolak revisi terhadap UU tersebut.
"Sebenarnya pernyataan dari pimpinan KPK sudah lama, sebelum kita diundang oleh legislatif. Kita sudah menyatakan bahwa kita menolak revisi UU KPK apalagi dengan draft yang beredar yang sama sekali tidak mencerminkan penguatan seperti yang dinyatakan oleh DPR," kata Yeye.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Kasus PRT Loncat dari Lantai 4, Polisi Tetapkan Pengacara Adriel Viari Purba Tersangka
-
Polisi Tetapkan 3 Tersangka Kasus 'Majikan Sadis' di Benhil, Ini Perannya!
-
Pemilik Blueray Cargo Didakwa Suap Rp61,3 Miliar ke Pejabat Bea Cukai demi Loloskan Barang Impor
-
Wamendagri Ribka Haluk Dorong Peran Perempuan Usai Raih Penghargaan
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Sinergi Pusat dan Daerah untuk Hadapi Tantangan Global
-
Anggota Komisi III DPR Dukung RUU Polri Atur Jabatan Polisi di Luar Institusi Dibatasi: Supaya Jelas
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Pemerintah Telah Salurkan Dana Rp 10,65 Triliun untuk Kebut Rehabilitasi Pascabencana Sumatera
-
Kabar Gembira! Pajak Kendaraan Listrik di Jakarta Tetap Nol Rupiah, Ini 5 Fakta Terbarunya
-
Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat