Rapat paripurna DPR [suara.com/Bagus Santosa]
Hari ini, Komisi III sebenarnya akan rapat kerja dengan Gubernur Jakarta dan unsur Musyawarah Pimpinan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, pertemuan yang telah teragendakan tersebut batal dilaksanakan karena sedang ada Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam di Plenary Hall Jakarta Convention Center, Senayan.
"Kan sebenarnya hari ini, Senin, ada rapat kerja yang diagendakan bertemu muspida Pemprov DKI Jakarta, kira-kira begitu. Cuma karena polisi tidak bisa hadir karena konsentrasi ke KTT OKI, jadi ditunda," kata anggota DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada Suara.com, Senin (7/3/2016).
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra mengatakan ada sejumlah masalah penting yang tadinya akan dibahas.
Dasco belum tahu pasti kapan rapat kerja dengan Muspida Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diagendakan lagi karena masih menunggu keputusan pimpinan Komisi III.
Dalam rapat kerja yang akan datang, kata Dasco, Panja Penegakan Hukum akan fokus pada pembahasan polemik pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras di daerah Jakarta Barat. Panja Penegakan Hukum dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa yang berasal dari Fraksi Gerindra.
Seperti diketahui, kasus pengadaan tanah untuk pembangunan RS Sumber Waras dilaporkan anggota DPRD DKI Jakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena disinyalir terjadi penyimpangan. Diduga, pengadaan lahan tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp191 miliar pada APBD Perubahan tahun 2014.
"RS Sumber Waras kan jadi polemik di masyarakat sehingga rapat kerja tersebut akan dilakukan. Fokusnya pada permasalahan jual beli lahan rumah sakit," katanya.
Panja Penegakan Hukum, kata Dasco, telah mendapatkan laporan dari masyarakat atas kasus tersebut.
"Ada yang merasa dirugikan sehingga biar terang semua pihak terkait soal Sumber Waras ini akan diminta keterangan, termasuk gubernur," katanya.
"Kan sebenarnya hari ini, Senin, ada rapat kerja yang diagendakan bertemu muspida Pemprov DKI Jakarta, kira-kira begitu. Cuma karena polisi tidak bisa hadir karena konsentrasi ke KTT OKI, jadi ditunda," kata anggota DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada Suara.com, Senin (7/3/2016).
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra mengatakan ada sejumlah masalah penting yang tadinya akan dibahas.
Dasco belum tahu pasti kapan rapat kerja dengan Muspida Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diagendakan lagi karena masih menunggu keputusan pimpinan Komisi III.
Dalam rapat kerja yang akan datang, kata Dasco, Panja Penegakan Hukum akan fokus pada pembahasan polemik pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras di daerah Jakarta Barat. Panja Penegakan Hukum dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa yang berasal dari Fraksi Gerindra.
Seperti diketahui, kasus pengadaan tanah untuk pembangunan RS Sumber Waras dilaporkan anggota DPRD DKI Jakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena disinyalir terjadi penyimpangan. Diduga, pengadaan lahan tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp191 miliar pada APBD Perubahan tahun 2014.
"RS Sumber Waras kan jadi polemik di masyarakat sehingga rapat kerja tersebut akan dilakukan. Fokusnya pada permasalahan jual beli lahan rumah sakit," katanya.
Panja Penegakan Hukum, kata Dasco, telah mendapatkan laporan dari masyarakat atas kasus tersebut.
"Ada yang merasa dirugikan sehingga biar terang semua pihak terkait soal Sumber Waras ini akan diminta keterangan, termasuk gubernur," katanya.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Waka DPR Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Pendidikan: Harus Ada Efek Jera dan Sanksi Berat!
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat
-
Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan
-
Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar