Rapat paripurna DPR [suara.com/Bagus Santosa]
Hari ini, Komisi III sebenarnya akan rapat kerja dengan Gubernur Jakarta dan unsur Musyawarah Pimpinan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, pertemuan yang telah teragendakan tersebut batal dilaksanakan karena sedang ada Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam di Plenary Hall Jakarta Convention Center, Senayan.
"Kan sebenarnya hari ini, Senin, ada rapat kerja yang diagendakan bertemu muspida Pemprov DKI Jakarta, kira-kira begitu. Cuma karena polisi tidak bisa hadir karena konsentrasi ke KTT OKI, jadi ditunda," kata anggota DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada Suara.com, Senin (7/3/2016).
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra mengatakan ada sejumlah masalah penting yang tadinya akan dibahas.
Dasco belum tahu pasti kapan rapat kerja dengan Muspida Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diagendakan lagi karena masih menunggu keputusan pimpinan Komisi III.
Dalam rapat kerja yang akan datang, kata Dasco, Panja Penegakan Hukum akan fokus pada pembahasan polemik pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras di daerah Jakarta Barat. Panja Penegakan Hukum dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa yang berasal dari Fraksi Gerindra.
Seperti diketahui, kasus pengadaan tanah untuk pembangunan RS Sumber Waras dilaporkan anggota DPRD DKI Jakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena disinyalir terjadi penyimpangan. Diduga, pengadaan lahan tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp191 miliar pada APBD Perubahan tahun 2014.
"RS Sumber Waras kan jadi polemik di masyarakat sehingga rapat kerja tersebut akan dilakukan. Fokusnya pada permasalahan jual beli lahan rumah sakit," katanya.
Panja Penegakan Hukum, kata Dasco, telah mendapatkan laporan dari masyarakat atas kasus tersebut.
"Ada yang merasa dirugikan sehingga biar terang semua pihak terkait soal Sumber Waras ini akan diminta keterangan, termasuk gubernur," katanya.
"Kan sebenarnya hari ini, Senin, ada rapat kerja yang diagendakan bertemu muspida Pemprov DKI Jakarta, kira-kira begitu. Cuma karena polisi tidak bisa hadir karena konsentrasi ke KTT OKI, jadi ditunda," kata anggota DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada Suara.com, Senin (7/3/2016).
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra mengatakan ada sejumlah masalah penting yang tadinya akan dibahas.
Dasco belum tahu pasti kapan rapat kerja dengan Muspida Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diagendakan lagi karena masih menunggu keputusan pimpinan Komisi III.
Dalam rapat kerja yang akan datang, kata Dasco, Panja Penegakan Hukum akan fokus pada pembahasan polemik pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras di daerah Jakarta Barat. Panja Penegakan Hukum dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa yang berasal dari Fraksi Gerindra.
Seperti diketahui, kasus pengadaan tanah untuk pembangunan RS Sumber Waras dilaporkan anggota DPRD DKI Jakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena disinyalir terjadi penyimpangan. Diduga, pengadaan lahan tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp191 miliar pada APBD Perubahan tahun 2014.
"RS Sumber Waras kan jadi polemik di masyarakat sehingga rapat kerja tersebut akan dilakukan. Fokusnya pada permasalahan jual beli lahan rumah sakit," katanya.
Panja Penegakan Hukum, kata Dasco, telah mendapatkan laporan dari masyarakat atas kasus tersebut.
"Ada yang merasa dirugikan sehingga biar terang semua pihak terkait soal Sumber Waras ini akan diminta keterangan, termasuk gubernur," katanya.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan