Rapat paripurna DPR [suara.com/Bagus Santosa]
Baca 10 detik
Hari ini, Komisi III sebenarnya akan rapat kerja dengan Gubernur Jakarta dan unsur Musyawarah Pimpinan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, pertemuan yang telah teragendakan tersebut batal dilaksanakan karena sedang ada Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam di Plenary Hall Jakarta Convention Center, Senayan.
"Kan sebenarnya hari ini, Senin, ada rapat kerja yang diagendakan bertemu muspida Pemprov DKI Jakarta, kira-kira begitu. Cuma karena polisi tidak bisa hadir karena konsentrasi ke KTT OKI, jadi ditunda," kata anggota DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada Suara.com, Senin (7/3/2016).
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra mengatakan ada sejumlah masalah penting yang tadinya akan dibahas.
Dasco belum tahu pasti kapan rapat kerja dengan Muspida Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diagendakan lagi karena masih menunggu keputusan pimpinan Komisi III.
Dalam rapat kerja yang akan datang, kata Dasco, Panja Penegakan Hukum akan fokus pada pembahasan polemik pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras di daerah Jakarta Barat. Panja Penegakan Hukum dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa yang berasal dari Fraksi Gerindra.
Seperti diketahui, kasus pengadaan tanah untuk pembangunan RS Sumber Waras dilaporkan anggota DPRD DKI Jakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena disinyalir terjadi penyimpangan. Diduga, pengadaan lahan tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp191 miliar pada APBD Perubahan tahun 2014.
"RS Sumber Waras kan jadi polemik di masyarakat sehingga rapat kerja tersebut akan dilakukan. Fokusnya pada permasalahan jual beli lahan rumah sakit," katanya.
Panja Penegakan Hukum, kata Dasco, telah mendapatkan laporan dari masyarakat atas kasus tersebut.
"Ada yang merasa dirugikan sehingga biar terang semua pihak terkait soal Sumber Waras ini akan diminta keterangan, termasuk gubernur," katanya.
"Kan sebenarnya hari ini, Senin, ada rapat kerja yang diagendakan bertemu muspida Pemprov DKI Jakarta, kira-kira begitu. Cuma karena polisi tidak bisa hadir karena konsentrasi ke KTT OKI, jadi ditunda," kata anggota DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada Suara.com, Senin (7/3/2016).
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra mengatakan ada sejumlah masalah penting yang tadinya akan dibahas.
Dasco belum tahu pasti kapan rapat kerja dengan Muspida Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diagendakan lagi karena masih menunggu keputusan pimpinan Komisi III.
Dalam rapat kerja yang akan datang, kata Dasco, Panja Penegakan Hukum akan fokus pada pembahasan polemik pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras di daerah Jakarta Barat. Panja Penegakan Hukum dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa yang berasal dari Fraksi Gerindra.
Seperti diketahui, kasus pengadaan tanah untuk pembangunan RS Sumber Waras dilaporkan anggota DPRD DKI Jakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena disinyalir terjadi penyimpangan. Diduga, pengadaan lahan tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp191 miliar pada APBD Perubahan tahun 2014.
"RS Sumber Waras kan jadi polemik di masyarakat sehingga rapat kerja tersebut akan dilakukan. Fokusnya pada permasalahan jual beli lahan rumah sakit," katanya.
Panja Penegakan Hukum, kata Dasco, telah mendapatkan laporan dari masyarakat atas kasus tersebut.
"Ada yang merasa dirugikan sehingga biar terang semua pihak terkait soal Sumber Waras ini akan diminta keterangan, termasuk gubernur," katanya.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
Terkini
-
Indonesia di Ambang Amarah: Belajar dari Ledakan di Nepal, Rocky Gerung dan Bivitri Beri Peringatan!
-
Ganggu Masyarakat, Kakorlantas Bekukan Penggunaan Sirene "Tot-tot Wuk-wuk"
-
Angin Segar APBN 2026, Apkasi Lega TKD Bertambah Meski Belum Ideal
-
Digerebek Satpol PP Diduga Sarang Prostitusi, Indekos di Jakbar Bak Hotel: 3 Lantai Diisi 20 Kamar!
-
Usai Siswa Keracunan Massal, DPR Temukan Ribuan SPPG Fiktif: Program MBG Prabowo Memang Bermasalah?
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri