Suara.com - Puluhan anggota DPRD DKI Jakarta Kamis (17/2/2016) kemarin, telah mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menayakan perkembangan kasus dugaan korupsi pembelian lahan di Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat.
Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Syarif mengatakan kedatangan puluhan dewan kemarin untuk menagih janji KPK menindaklanjuti kasus dugaan korupsi RS Sumber Waras yang terindikasi menyebabkan kerugian 191 miliar pada anggaran APBD Perubahan 2014.
"Kepada kami kemarin, KPK memastikan soal Sumber Waras tidak ada yang basi seperti pernyataan yang pernah dilontarkan Ahok (Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama)," ujar Syarif kepada wartawan, Kamis (18/2/2016).
Syarif menjelaskan dari hasil pertemuan kemarin, lembaga antirasuah siap mengumumkan tersangka kasus RS Sumber Waras apabila bukti-bukti telah dimiliki.
"Artinya jika alat bukti sudah memenuhi ada saatnya KPK akan mempublish pihak yang akan menadi tersangka maupun saksi," katanya.
"Selama ini pun KPK nyatanya sudah memanggil pihak-pihak terkait tetapi berdasarkan ketentuan hal itu tidak bisa dipublikasikan," sambung Syarif.
Lebih lanjut, Syarif juga menjelaskan DPRD DKI Jakarta akan rutin berkunjung ke KPK untuk menayakan perkembangan kasus RS Sumber Waras dan untuk melakukan pengawasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dua minggu sekali.
"Kita sudah ada perjanjian bahwa DPRD akan rutin berkunjung untuk melakukan pengaasan LHP BPK dua minggu sekali. Ya itung-itung sekaligus silaturhami," jelas Syarif.
Berita Terkait
-
Modus Licik Eks Pejabat MA Zarof Ricar Sembunyikan Aset Rp35 Miliar, Ternyata Atas Nama Dua Anaknya
-
KPK Kejar Jejak Uang Korupsi Haji, Giliran Bendahara Asosiasi Travel Diperiksa
-
Korupsi Kuota Haji: KPK Endus Aliran Duit Haram Sampai ke Meja Dirjen, Hilman Latief Dicecar 11 Jam
-
KPK Panggil Nursatyo Argo sebagai Saksi, Korupsi LNG Temui Titik Terang?
-
Dicecar Hampir 12 Jam di KPK, Hilman Latief Terseret Pusaran Korupsi Kuota Haji
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu