Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera tak mau ikut-ikutan mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang sekarang sedang moncer-moncernya.
"PKS tak mendukung Pak Ahok, soalnya partai kami ingin gubernur Jakarta yang lebih baik. Ini bukan pendekatannya SARA, namun pada kinerja," kata Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di gedung DPR, Senin (28/3/2016).
Wakil Ketua MPR menambahkan Jakarta merupakan daerah yang memiliki serapan APBD rendah kalau dibandingkan provinsi lain, padahal di daerah lain bisa menyerap lebih banyak tanpa terjadi kasus penyimpangan anggaran.
"Jakarta dikenal dengan serapan anggaran APBD yang rendah. Banyak provinsi yang lain, yang bisa menyerap anggaran dengan maksimal. Tanpa korupsi," kata dia.
Hidayat mengatakan PKS ingin Jakarta dipimpin oleh gubernur yang tak tersentuh kasus korupsi. Menurut dia, tokoh yang tidak dikait-kaitkan kasus korupsi masih banyak di Jakarta.
"PKS tidak ingin kepala daerah yang oleh DPRD-nya ke KPK, ini sangat banyak. Artinya potensi yang lebih baik, lebih mampu, untuk membangun daerah itu banyak," kata dia.
Saat ini, kata Hidayat, partainya masih berkomunikasi dengan partai-partai politik lainnya serta tokoh-tokoh untuk untuk persiapan mengikuti pilkada.
PKS merupakan partai yang hanya memiliki 11 kursi di DPRD DKI Jakarta. Jumlah yang terlalu sedikit untuk dapat mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sendirian. Artinya, partai ini harus berkoalisi dengan partai lainnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO