Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto [suara.com/Oke Atmaja]
Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan fraksinya di DPRD Jakarta akan rapat menentukan langkah persiapan mengikuti pilkada Jakarta tahun 2017.
"Tanggal 1 kami rapat di fraksi DPRD. Agendanya pemantapan," Prasetyo usai acara Konvensi Nasional tentang Haluan Negara yang bertema Mengembalikan Kedaulatan Rakyat Melalui Haluan Negara di JCC, Jakarta, Rabu (30/3/2016).
Penjaringan bakal calon gubernur Jakarta juga akan dibahas dalam rapat tersebut. Rapat juga sekaligus untuk membahas rencana konsolidasi dengan partai-partai politik yang lain.
"Untuk konsolidasi dan penyaringan calon," tuturnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan partainya tidak akan mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di pilkada nanti. Ahok saat ini bersiap maju lewat jalur non partai politik bersama Heru Budi Hartono.
PDI Perjuangan, kata Hasto, hanya akan mencalonkan tokoh yang maju lewat partai politik. Bagi PDI Perjuangan, pengelolaan pemerintah tetap membutuhkan peran legislatif dan eksekutif. Dukungan partai politik tetap diperlukan agar pemerintahan berjalan stabil.
"Pada Pak Ahok, kami hormati pilihan beliau yang sudah menempuh jalur perseorangan. Maka dalam hal ini, PDIP hanya mencalonkan mereka yang bersama PDIP menempuh jalan kepartaian," kata Hasto.
"Tanggal 1 kami rapat di fraksi DPRD. Agendanya pemantapan," Prasetyo usai acara Konvensi Nasional tentang Haluan Negara yang bertema Mengembalikan Kedaulatan Rakyat Melalui Haluan Negara di JCC, Jakarta, Rabu (30/3/2016).
Penjaringan bakal calon gubernur Jakarta juga akan dibahas dalam rapat tersebut. Rapat juga sekaligus untuk membahas rencana konsolidasi dengan partai-partai politik yang lain.
"Untuk konsolidasi dan penyaringan calon," tuturnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan partainya tidak akan mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di pilkada nanti. Ahok saat ini bersiap maju lewat jalur non partai politik bersama Heru Budi Hartono.
PDI Perjuangan, kata Hasto, hanya akan mencalonkan tokoh yang maju lewat partai politik. Bagi PDI Perjuangan, pengelolaan pemerintah tetap membutuhkan peran legislatif dan eksekutif. Dukungan partai politik tetap diperlukan agar pemerintahan berjalan stabil.
"Pada Pak Ahok, kami hormati pilihan beliau yang sudah menempuh jalur perseorangan. Maka dalam hal ini, PDIP hanya mencalonkan mereka yang bersama PDIP menempuh jalan kepartaian," kata Hasto.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
Terkini
-
Dukung 'Gentengisasi' Prabowo, Legislator Demokrat: Program Sangat Menyentuh Masyarakat
-
Pemulihan Pascabencana Sumatera Berlanjut: Pengungsi Terus Berkurang, Aktivitas Ekonomi Mulai Pulih
-
DPR Soroti Tragedi Siswa SD NTT, Dorong Evaluasi Sisdiknas dan Investigasi Menyeluruh
-
Dobrak Kemacetan Jakarta-Banten, Jalur MRT Bakal Tembus Sampai Balaraja
-
Pakar Soal Kasus Chromebook: Bukti Kejagung Bisa Gugurkan Dalih Niat Baik Nadiem Makarim
-
Benang yang Menjaga Hutan: Kisah Tenun Iban Sadap dari Jantung Kalimantan
-
Menpar Widiyanti Bantah Isu Bali Sepi Wisatawan, Ungkap Data 12,2 Juta Kunjungan di 2025
-
Tragedi Bocah NTT Bunuh Diri karena Tak Mampu Beli Buku, Mensos Janjikan Bantuan Pendidikan untuk Kakaknya
-
Kritik Kebijakan Pariwisata, Anggota Komisi VII DPR Ini Beri Menpar Widyanti Nilai 50 dari 100
-
OTT KPK di Jakarta Jaring Pejabat Bea Cukai