Suara.com - Pejabat DKI Ditantang Mundur, Lulung: Sikap Ahok Tak Pantas Dipertontokan ke Masyarakat
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Lulung mempertanyakan maksud dan tujuan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menantang pejabat DKI untuk mundur dari jabatannya.
"Maksud dan tujuannya apa nantang gitu," kata Lulung saat ditemui di kantor DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (2/5/2016).
Menurutnya, sangat tidak etis Ahok selaku Gubernur DKI menantang bawahannya untuk mengundurkan diri apabila tidak senang dengan gaya kepemimpinannya itu. Dia menilai tindakan Ahok dapat menggangu kinerja para pegawai negeri sipil (PNS) di Pemprov DKI.
"Jangan terus tantang-tantang itu kan bawahannya. Apa yang terjadi secara internal? apa enggak malu sama rakyat?," kata Lulung.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan seharusnya Ahok dapat lebih bijak untuk melakukan pendekatan yang baik terhadap jajarannya. Dia menilai sikap Ahok menantang PNS untuk mengundurkan diri sangat tidak pantas dipertontonkan ke publik.
"Harusnya lebih melakukan pendekatan, Pak Ahok gagal berkomunikasi. Apa enggak malu di masyarakat," katanya.
Cara pendekatan Ahok, kata Lulung, sangat tidak bisa dijadikan contoh. Dia pun kembali menyinggung pengunduran diri Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi yang dipicu sakit hati lantaran dituding telah bersekongkol dengan lawan politik Ahok, Yusril Ihza Mahendra.
"Contoh dengan berhentinya Rustam, dia harusnya melakukan evaluasi, bukan malah nantang," ucap Lulung
Seperti diberitakan sebelumnya, Ahok mengaku senang jika ada pegawai negeri sipil eselon I dan II yang sukarela mundur karena merasa tidak bisa bekerjasama dengannya. Dengan demikian, akan terjadi regenerasi di posisi-posisi strategis Pemerintah Provinsi Jakarta.
"Justru kalau mereka berhenti tuh, saya seneng. Karena yang baik-baik ini punya kesempatan. Karena kan jabatan terstruktur kan terbatas, nunggu pensiun lama. Itu saja, kalau ada yang berhenti saya seneng," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (2/5/2016).
Ahok mengungkapkan sejak masih menjabat wakil gubernur Jakarta mendampingi Joko Widodo, sudah meminta PNS yang merasa tidak produktif dan tak suka dengan kepemimpinannya untuk mundur saja.
Berita Terkait
-
Ungkapan Duka Ahok atas Berpulangnya Eyang Meri: Wariskan Semangat Berani Tegakkan Kebenaran
-
Kesaksian Ahok Ungkap Borok Tata Kelola Pertamina 20132024, Pengamat Desak Kejaksaan Lakukan Ini
-
Kesaksian Ahok di Kasus Korupsi Pertamina Bikin Geger, Sentil Menteri BUMN
-
Pakar UGM Bongkar Akar Masalah BUMN: Titipan Politik Bikin Rugi dan Rawan Korupsi
-
Tak Semua Minyak Dalam Negeri Bisa Diolah, Ahok: Peningkatan Impor Bukan Penyimpangan
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!