Suara.com - Sebanyak 446 aparat kepolisian dikerahkan untuk mengamankan rencana demonstrasi warga di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/5/2016).
"Kami kerahkan 446 personel untuk mengamankan aksi tersebut," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono saat dikonfirmasi wartawan
Warga yang akan demonstrasi menamakan diri Aliansi Masyarakat Jakarta Utara. Mereka turun ke jalan karena kecewa dengan kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dianggap tak pro terhadap masyarakat kecil. Mereka akan menuntut Ahok mundur dan menolak Ahok maju lagi menjadi gubernur Jakarta periode 2017-2022.
Awi mengatakan polisi telah menerima surat pemberitahuan agenda demonstrasi. Surat tanda terima pemberitahuan, katanya, sudah dikeluarkan Dit Intelkam Polda Metro Jaya.
Awi mengatakan dalam surat surat pemberitahuan rencana aksi, akan ada sekitar 600 orang yang turun ke jalan.
"Massa dari pendemo di STTP sekitar 600 orang," katanya.
Selain demo di depan kantor Ahok, massa juga berencana unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu