Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak terpengaruh oleh wacana PDI Perjuangan akan mengusung Tri Rismaharini dan Djarot Saiful Hidayat untuk maju di bursa pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta periode 2017-2022. Saat ini, Risma menjabat wali kota Surabaya dan Djarot menjabat wakil gubernur Jakarta.
"Biasa itu," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (2/5/2016).
Dia mengatakan kehadiran Risma di bursa pilkada akan bernilai positif karena masyarakat Jakarta punya pilihan kandidat.
"Saya pikir itu malah untungkan orang jakarta saja, karena ada pilihan, gitu aja sih," kata Ahok.
Tetapi, Ahok mengaku tak mau pusing-pusing memikirkan persiapan partai politik untuk mengusung kandidat di pilkada nanti. Menurut Ahok, itu urusan partai politik.
"Nggak tahu saya, urusan partai," kata Ahok.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberi sinyal jika Risma akan dicalonkan untuk bertarung di Pilkada DKI Jakarta periode 2017-2022.
Sinyal tersebut disampaikan Hasto ketika mendampingi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri acara Hari Lahir ke 93 Nahdlatul Ulama di Pasuruan, Jawa Timur, pada Sabtu (30/4/2016) kemarin.
Secara terpisah, Megawati juga belum memberikan penjelasan lebih lanjut soal rencana ingin memboyong Risma untuk maju di DKI 1.
"Semuanya kan sudah tahu bahwa pemilihan kepala daerah masih lama 2017," kata Megawati usai menjadi pembicara dalam acara forum diskusi di Double Tree, Menteng, Jakarta, Senin (2/5/2016).
Anak kandung mantan Presiden Soekarno tersebut meminta agar seluruh pihak bisa bersabar mengenai siapa calon yang akan diusung partainya.
"Sudah, sabar saja," kata dia.
Kemarin, Hasto menjelaskan ada beberapa daerah yang pada pilkada lalu meraih suara cukup signifikan, salah satunya Surabaya sehingga termasuk dalam kriteria di internal partai politik.
"Ada sekitar delapan daerah yang suaranya di atas 82 persen dan mereka mendapat kesempatan sama, bahkan untuk memimpin DKI sekalipun," kata dia.
Para kepala daerah yang dipertimbangkan ini, kata dia, merupakan langkah proaktif partai untuk mencari sosok sesuai keinginan rakyat di Jakarta.
Berita Terkait
-
Mendadak Luhut, Susi, Rudiantara, Ahok Rapat Tertutup Sore Ini
-
Ahok Bagi Duit Operasional Agar Anak Buah Sering Hadiri Hajatan
-
Ahok Tantang Pejabat Mundur, Lulung: Apa Nggak Malu Sama Rakyat?
-
Fitnah Curi KTP Warga Jakarta Tak Pengaruhi Teman Ahok
-
Saefullah Beberkan Tiap Bulan Terima Duit Rp100 Juta dari Ahok
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat
-
Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan
-
Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi