Suara.com - Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan ketua umum partai Golkar yang baru, tidak rangkap jabatan.
Menanggapi itu, tim sukses calon ketua umum Ade Komarudin, Bambang Soesatyo mengatakan, tidak seharusnya nama Presiden Joko Widodo dibawa-bawa dalam Munaslub ini. Dia juga menerangkan, tidak ada pernyataan Presiden yang menginginkan ketua umum partai Golkar tidak rangkap jabatan.
"Saya sudah cek, hal itu tidak benar. Presiden bahkan menegaskan tidak masalah Ketum Golkar itu rangkap jabatan ketua DPR, Ketua Fraksi, Anggota DPR maupun Gubernur," katanya di Nusa Dua Bali, Minggu (16/5/2016).
Karenanya, Bambang mengingatkan kepada siapapun supaya jangan menyeret nama presiden dalam pusaran pertarungan di Munaslub Golkar. Sebab, Presiden Jokowi dalam pidato pembukaan Munaslub menyatakan diri sebagai pihak yang netral.
"Kita kan sudah sama-sama menyaksikan ketegasan sikap netralitas presiden dalam pembukaan Munas Golkar tadi malam," kata dia.
Untuk diketahui, Luhut Binsar Pandjaitan menerangkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mempermasalahkan siapa yang akan menjadi ketua umum Partai Golkar hasil pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Bali, 2016. Namun, Presiden Jokowi, kata Luhut, lebih nyaman dengan ketua umum yang tidak rangkap jabatan.
"Buat presiden, siapa saja nggak masalah. Hanya beliau tidak nyaman kalau rangkap rangkap jabatan. Karena beliau di kabinet juga nggak mau ada rangkap jabatan. Walaupun dia (Ketum Golkar) bukan member kabinet," kata Luhut di Hotel The Mulia, Nusa Dua, Bali, Minggu (15/5/2016).
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT