Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menginginkan Jakarta punya pengolahan air seperti yang ada di Singapura, NEWater. Singapura, kata Ahok, memanfaatkan air bekas pemakaian yang dikumpulkam untuk diolah melalui sistem pembuangan kotoran dan dibersihkan di pabrik reklamasi air.
"Air ini yang paling utama. Air comberan saja bisa diminum di sana. Kalau di Singapura namanya NEWater," ujar Ahok dalam kata sambutan sebelum Penandatanganan Kerjasama Pengolahan Air Bersih PT. Jakarta Utilitas Propertindo (JUP), PAM Jaya dan PT. Memiontec Indonesia di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (25/5/2016).
Ahok yakin, air bekas pemakaian bisa menjadi sumber daya untuk diolah kembali menjadi air bersih, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih. Oleh karena itu, Ahok tidak gengsi apabila Jakarta harus mencontek Singapura terkait hal ini.
"Saya selalu percaya satu kalimat dari arsitek, dunia ini butuh seribu Singapura. Ini negara kecil yang tidak boleh berbuat salah. Karena dia sudah pernah salah kita nyontek dia yang terakhir yang tidak pernah salah," jelas Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini berharap, jika kerja sama antara PT. JUP dengan PAM Jaya sudah berjalan, mereka bisa mengolah air bekas pakai menjadi air baku.
Kedua perusahaan itu nantinya akan bersinergi dalam bentuk pengolahan air. Presiden Direktur PT Jakarta Propertindo, induk perusahaan PT. JUP Satya Heragandhi mengatakan setelah kerja sama ini air baku diolah menjadi air bersih yang dapat didistribusikan kembali kepada warga Jakarta.
"Sinergi usaha ini sangat penting, untuk menggenjot air baku yang sekarang pasokannya masih dirasa sangat diperlukan," kata Satya.
Diketahui, berdasarkan data saat ini Jakarta masih kekurangan air baku berkisar 9 ribu liter per detik. Melalui pola kerja sama ini, PT. JPU mampu mengurangi gap atau kekurangan tersebut sekitar 500 liter per detik.
Sinergi didasari dari optimalisasi pemanfaatan Surat Izin Pengambilan Air (SIPA) yang dimiliki oleh PAM Jaya dari air baku yang melalui Kanal Banjir Barat.
Berita Terkait
-
Ahok Buka Kartu: 3 Kunci Ini Bisa Bikin Otomotif RI Jadi Raksasa Ekonomi
-
Kasus Deddy Sitorus Dinilai Mirip Ahok: Video Tuai Polemik karena Sengaja Dipotong?
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Kritik Pedas Rencana Utang Rp700 Triliun Pemerintah: Itu Namanya Gali Lubang Tutup Lubang!
-
Ungkit Anggaran Negara dari Pajak Rakyat, Sentilan Ahok ke DPR: Jangan Cuma Terima Gaji, tapi...
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu