Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan diapit oleh Menkopolhukam Luhut Panjaitan dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di acara Rakernas dan Silatnas PAN di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (29/5/2016). [suara.com/Oke Atmaja]
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengklaim bahwa partainya tidak meminta jatah menteri sebagai imbalan telah mendukung pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, perombakan kabinet kerja atau reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
"(Reshuffle) itu haknya bapak Presiden. PAN untuk keputusan bangsa dan negara, apapun kami siap. Tapi kami meminta-minta jatah kursi? tidak," kata Zulkifli usai membuka Rakernas partai PAN di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (29/5/2016) malam.
Dia menuturkan, partainya mendukung pemerintahan Jokowi-JK tanpa syarat. Partainya rela jika tidak mendapatkan kursi Menteri pada reshuffle jilid II nanti.
"Kalau diminta untuk apapun keputusan negara, bergabung tanpa syarat pun kami siap. Yang penting Pak Jokowi-JK sungguh-sunggu merealisasikan janji-janhinya untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia," ujar dia.
Dia menambahkan, bentuk dukungan PAN pada Pemerintah adalah salah satunya mengawal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Perlindungan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau dikenal Perppu Kebiri yang diajukan ke DPR. Kemudian kebijakan dan regulasi lainnya.
"Seperti Perppu kebiri kami langsung menyatakan setuju, kami dukung di DPR. Mengenai tax amnesty, kami dukung agar cepat selesai, itu bentuk dukungan partai demi kepentingan rakyat," tutur dia.
"Kami bergabung dengan pemerintah karena kami ingin pemerintah sukses, paling tidak apa yang dirasakan sekarang ini tentang kesenjangan yang kaya dan miskin gap-nya jauh. Bahkan hasil riset mengatakan dua persen orang menguasai 98 persen lahan dan 98 persen orang lainnya hanya menguasai dua persen lahan. Itulah, makanya kami bergabung dengan pemerintah pada 2015 tanpa syarat."
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!
-
Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan
-
Sasar 5 Provinsi, Program Lanskap Berkelanjutan Targetkan Konservasi Jutaan Hektare Kawasan
-
Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?