Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan diapit oleh Menkopolhukam Luhut Panjaitan dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di acara Rakernas dan Silatnas PAN di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (29/5/2016). [suara.com/Oke Atmaja]
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengklaim bahwa partainya tidak meminta jatah menteri sebagai imbalan telah mendukung pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, perombakan kabinet kerja atau reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
"(Reshuffle) itu haknya bapak Presiden. PAN untuk keputusan bangsa dan negara, apapun kami siap. Tapi kami meminta-minta jatah kursi? tidak," kata Zulkifli usai membuka Rakernas partai PAN di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (29/5/2016) malam.
Dia menuturkan, partainya mendukung pemerintahan Jokowi-JK tanpa syarat. Partainya rela jika tidak mendapatkan kursi Menteri pada reshuffle jilid II nanti.
"Kalau diminta untuk apapun keputusan negara, bergabung tanpa syarat pun kami siap. Yang penting Pak Jokowi-JK sungguh-sunggu merealisasikan janji-janhinya untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia," ujar dia.
Dia menambahkan, bentuk dukungan PAN pada Pemerintah adalah salah satunya mengawal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Perlindungan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau dikenal Perppu Kebiri yang diajukan ke DPR. Kemudian kebijakan dan regulasi lainnya.
"Seperti Perppu kebiri kami langsung menyatakan setuju, kami dukung di DPR. Mengenai tax amnesty, kami dukung agar cepat selesai, itu bentuk dukungan partai demi kepentingan rakyat," tutur dia.
"Kami bergabung dengan pemerintah karena kami ingin pemerintah sukses, paling tidak apa yang dirasakan sekarang ini tentang kesenjangan yang kaya dan miskin gap-nya jauh. Bahkan hasil riset mengatakan dua persen orang menguasai 98 persen lahan dan 98 persen orang lainnya hanya menguasai dua persen lahan. Itulah, makanya kami bergabung dengan pemerintah pada 2015 tanpa syarat."
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri