Ketua RT dan RW di DKI Tolak Pakai Qlue Terancam Masuk Penjara

Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjelaskan pelaksanaan program aplikasi Qlue menggunakan APBD DKI Jakarta sehingga harus ada pertanggungjawabannya.

"Karena setiap uang operasional untuk RT dan RW yang kami terima harus kamu pertanggungjawabkan. Nah itu kalau satu hari ada aparat yang memeriksa, kan kasihan kalau RT dan RW harus masuk penjara. Jadi setiap uang APBD yang keluar harus terukur kinerjanya," kata Ahok di Jakarta semalam.

Seperti diketahui, saat ini, pemberian uang operasional buat ketua RT dan RW didasarkan pada laporan kinerja mereka lewat aplikasi Qlue. Dengan demikian kinerja mereka menjadi terukur dan transparan. Pendapatan mereka sekarang akan sangat tergantung dari laporan kinerja per hari. Para ketua RT diminta mengirimkan minimal tiga laporan per hari, untuk masing-masing laporan dibayar Rp10 ribu. Sedangkan untuk ketua RW masing-masing laporan akan dibayar Rp12.500. Dengan demikian, untuk ketua RT yang rajin bisa mendapat gaji sebulannya Rp975 ribu, sementara ketua RW Rp1,2 juta. Aplikasi ini sebenarnya juga menghemat penggunaan kertas.

Tetapi, puluhan pengurus RT dan RW menolak memakai sistem baru tersebut dengan berbagai macam alasan. Bahkan, pekan lalu, mereka mengadu ke Komisi A DPRD DKI Jakarta, selain itu mengancam akan mundur serta memboikot pelaksanaan pilkada Jakarta 2017.

Ahok mengatakan sebenarnya aplikasi ini sangat mudah kalau saja ada kemauan.

"Sebetulnya nggak ada susah kok, RT dan RW kan ada sekretariat, ada staf, bisa bantuin. Ini diperiksa kalau kamu nggak bisa tanggungjawab, gimana," kata dia.

Ahok mencurigai motif puluhan pengurus RT dan RW mengadukan kebijakan penggunaan aplikasi Qlue ke DPRD.

"Itu kan udah politik, kalau kamu nggak sepakat dengan ini, kenapa kamu nggak SMS ke saya? Kenapa sih mesti ke DPRD, seolah-olah DPRD neken saya? Ini udah politik, terus ngancam mau boikot pilkada," kata Ahok.

Ahok mengingatkan mereka yang menolak memakai Qlue dan melaporkan kinerja lewat aplikasi tersebut, tidak akan mendapatkan uang operasional.

"Ini uang mau kerja nggak mau. Terus yang kedua, kamu mesti jadi RT, RW mau ngapain coba? Kan mau menjaga lingkunganmu, kalau lingkunganmu kotor," kata Ahok.

Qlue merupakan aplikasi untuk menampung semua permasalahan warga, mulai dari kemacetan, jalan rusak, banjir, penumpukan sampah, sampai pelayanan publik yang tak maksimal di pemerintahan, puskesmas, sampai rumah sakit. Warga tinggal membuat tulisan dan foto lalu mengunggah ke aplikasi Qlue. Aplikasi ini bisa di-download lewat Play Store.

Semua laporan warga tersebut kemudian dipetakan secara digital dan terintegrasi dengan laman smartcity.jakarta.go.id dan Cepat Respons Opini Publik. Aparat pemerintah diharuskan menginstall-nya juga, terutama CROP, agar cepat tanggap.