Suara.com - Kader Partai Demokrat yang berhasrat menjadi gubernur Jakarta Hasnaeni Moein mengatakan semua ketua RT dan RW seharusnya diberi pelatihan dulu sebelum diwajibkan menggunakan aplikasi Qlue sebagai media pelaporan kinerja. Dengan demikian, tidak menimbulkan gejolak.
"Ya menurut saya, harusnya disosialisasikan terlebih dahulu dan diadakan terdahulu latihan serta training sehingga mereka tidak kaget dengan hal-hal baru," kata Hasnaeni kepada Suara.com, Minggu (29/5/2016).
Hasnaeni menggambarkan ketika seseorang menempati tempat baru, tentu saja harus beradaptasi terlebih dulu.
"Seperti halnya kita menempati sesuatu baru yang harus diadaptasikan terlebih dahulu," kata dia.
Hasnaeni mengatakan saat ini belum semua ketua RT dan RW mempunyai ponsel pintar berbasis Android sehingga mereka bereaksi ketika diwajibkan memakai Qlue.
"Tidak semua RT/RW memiliki HP Android sehingga mereka merasa kesulitan," katanya.
Qlue tak lain adalah aplikasi untuk menampung semua persoalan yang ditemui warga di lapangan, mulai dari kemacetan, jalan rusak, banjir, penumpukan sampah, sampai pelayanan publik yang tak maksimal di pemerintahan, puskesmas, sampai rumah sakit. Warga tinggal membuat tulisan dan foto lalu mengunggah ke aplikasi Qlue. Aplikasi ini bisa di-download lewat Play Store.
Semua laporan warga tersebut kemudian dipetakan secara digital dan terintegrasi dengan laman smartcity.jakarta.go.id dan Cepat Respons Opini Publik. Apparat pemerintah diharuskan menginstall-nya juga, terutama CROP, agar cepat tanggap.
Aparat pemerintah juga diminta men-download aplikasi tersebut sehingga mereka cepat tanggap dengan permasalahan di lingkungan masing-masing. Mereka juga diminta membuat laporan lewat aplikasi tersebut.
Saat ini, pemberian uang operasional buat ketua RT dan RW didasarkan pada laporan kinerja mereka lewat aplikasi Qlue. Dengan demikian kinerja mereka menjadi terukur dan transparan. Pendapatan mereka sekarang akan sangat tergantung dari laporan kinerja per hari. Para ketua RT diminta mengirimkan minimal tiga laporan per hari, untuk masing-masing laporan dibayar Rp10 ribu. Sedangkan untuk ketua RW masing-masing laporan akan dibayar Rp12.500. Dengan demikian, untuk ketua RT yang rajin bisa mendapat gaji sebulannya Rp975 ribu, sementara ketua RW Rp1,2 juta. Aplikasi ini sebenarnya juga menghemat penggunaan kertas.
Namun, puluhan pengurus RT dan RW menolak dan mengancam mundur serta memboikot pilkada kalau tetap dipaksa memakai Qlue.
Berita Terkait
-
RT dan RW di Jakarta Tolak Qlue karena Tak Ikhlas Layani Warga?
-
Ahok: Ada Lurah Nakal Ancam RT/RW Jangan Pakai Qlue
-
Ketua RT/RW Jakarta Tak Malu dengan Driver Ojek yang Pakai Qlue
-
Gaptek Pakai Qlue, Pengurus RT/RW Diimbau Minta Bantuan Anggota
-
Sindir Aplikasi Qlue dari Ahok, Ketua RT: Kayak Minum Obat Saja
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!